Headline

Syahrul: Itu Terlalu Kecil, tidak Perlu Saya Ikut

IST KECAM FKPPI-Massa Garda Lontara Sakti yang menggelar aksi demo di kantor gubernur Sulsel, Jumat (28/4).

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel Syahrul Yasin enggan berkomentar banyak terkait aksi demonstrasi yang digelar FKPPI terhadap anggota DPR RI Mukhtar Tompo yang dinilai menghina dirinya. Dia menegaskan, persoalan itu terlalu kecil untuk ditanggapinya.
Orang nomor satu di Sulsel itu berujar, FKPPI maupun Mukhtar Tompo adalah anak-anaknya dan sudah menjadi bagian dari keluarga besarnya. Sehingga dia meminta kedua belah pihak menyelesaikan persoalan ini secara baik dan penuh kekeluargaan.
“Biarmi mereka selesaikan persoalan ini bersama-sama. Tidak perlu saya ikut. Terlalu kecil persoalan ini untuk saya turun tangan langsung,” ujarnya di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (28/4).
Sehari usai didemo FKPPI, puluhan massa mengatasnamakan Garda Lontara Sakti menggelar aksi demo di kantor gubernur Sulsel. Mereka tiba pukul 15.00 Wita. Namun karena kantor sudah kosong, massa hanya berorasi tanpa diterima seorang pun pejabat.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Muhammad Safriadi sebagai Panglima Garda Lontara Sakti Sulsel dan Korlap AM Fadli Mappasomba, mereka mengecam keras tindakan FKPPI Sulsel yang melakukan demonstrasi di kediaman pribadi Mukhtar Tompo. Menurutnya, penyampaian pendapat hanya diperbolehkan di muka umum. Tindakan FKPPI merupakan pelanggaran atas Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Massa mendesak agar FKPPI meminta maaf kepada Mukhtar Tompo, anggota DPR RI yang melaksanakan tugasnya sebagai legislator. Hak Mukhtar Tompo dilindungi oleh Undang-undang No 17 tahun 2014.
”Jika FKPPI tetap ngotot menggunakan logika kekuatan untuk memaksakan kehendak, maka Garda Lontana Sakti menyatakan siap berhadapan dengan siapapun yang berusaha memberangus kebebasan berpendapat di era demokrasi saat ini,” tegasnya.
Dia juga meminta Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua FKPPI Sulsel, melakukan pembinaan terhadap pengurus dan anggotanya, yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan doktrin perjuangan FKPPI. Yaitu tindakan yang mematikan kebebasan berpendapat, menebarkan permusuhan dan perpecahan.
Massa juga mendesak Kapolda Sulsel dan Pangdam XIV Sultan Hasanuddin untuk mengusut tuntas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh FKPPI Sulsel.
Garda Lontara Sakti yang menggelar aksi demo, kemarin merupakan kelompok paguyuban yang didirikan langsung oleh Mukhtar Tompo sejak 2008 silam setelah selesai kuliah di UIT (Universitas Indonesia Timur). Mereka tersebar di hampir semua pelosok Jeneponto, Takalar, Gowa dan Makassar.
Anggotanya telah dididik melalui pelatihan bela negara di Rindam VII/Wirabuana Pakkatto atas kerja sama Mukhtar Tompo dengan Yayasan Fajar Bela Negara.
Mukhtar Tompo yang dikonfirmasi, kemarin mengakui bila organisasi Lontara Sakti didirikan olehnya. “Memang saya yang mendirikannya pada tahun 2008. Tapi saya tidak memerintahkan untuk melakukan aksi. Say juga tidak bisa melarang,” ujarnya, kemarin.
Menurut mantan anggota DPRD Sulsel ini, aksi warga yang mengatasnamakan Lontara Sakti dipicu karena ada pihak luar yang ingin mengganggu privasi diri dan keluarganya. “Ada yang mau masuk ke rumah tanpa izin. Ini tentu yang saya tak terima,” kata legislator Partai Hanura ini.
Menajamnya kisruh anggota Mukhtar Tompo dan anggota DPRD Sulsel dari PAN Syamsuddin Karlos hingga membuat tersinggung FKPPI, mendapat tanggapan dari dua anggota DPRD Sulsel.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Ariady Arsal menilai, bila kedua-duanya adalah putra terbaik Jeneponto. Panutan masyarakat. Akan lebih baik bila mereka bisa segera berdamai. “Adapun permasalahan yang diributkan tokoh-tokoh ini adalah niat baik yang sama untuk kemakmuran masyarakat Jeneponto. Saya rasa ini hanya kesalahpahaman biasa saja dalam memperjuangkan berhasilnya pembangunan bendungan Kareloe. Saya mengenal keduanya dengan baik, yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan di Jeneponto,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel ini, kemarin.
Legislator PAN Sulsel Muhammad Andi Irfan AB berharap sebaiknya polemik ini dihentikan saja. Karena sudah kontraproduktif.
“Yang penting proyek ini tetap berlanjut dan Pak Gub telah melaksanakan upaya maksimal dalam hal negosiasi dengan pemerintah pusat,” ujar Irfan.
Mengenai bendungan Kareloe, wakil ketua DPW PAN Sulsel ini menyarankan agar sebaiknya menunggu komentar dari komisi yang menjadi mitra kerjanya. “Kita tunggu komentar dari komisi yang bersangkutan di DPR RI. Kalau tidak salah, Muhtar Tompo tidak terlibat di komisi yang menangani ini. Jadi serahkan masalah itu pada yang ditugaskan di komisi. Kalau tidak, yang muncul adalah informasi salah dan klaim pribadi saja,” pungkas Irfan.
Sementara itu, Sekretaris Umum FKPPI Sulsel Suwandi Mahendra mengatakan, sebagai warga negara yang baik, anggota FKPPI menyadari tugas Mukhtar Tompo sebagai wakil rakyat. Sehingga tidak mungkin FKPPI mempersoalkan, apalagi menghalangi.
“Hanya saja perlu kami luruskan agar tidak timbul persangkaan yang keliru, seakan FKPPI tidak paham persoalan dan arogansi,” kata Suwandi.
Dia mengakui FKPPI tidak ada hubungan langsung dengan bendungan Karalloe, sehingga tidak mempermasalahkan kritikan Mukhtar Tompo. Namun yang jadi persoalan adalah pernyataan Mukhtar Tompo tidak berada pada ranah kritikan. Tapi melebar pada ranah fitnah dan penghujatan terhadap SYL.
“Pertanyaannya, apakah kalimat yang sudah disampaikan sebuah kritikan? Bahwa SYL hanya menjual bendungan Karalloe sebagai alat kampanye saat hendak maju pada pilgub lalu,” tandasnya.
Bahwa bendungan itu hanya dijadikan pemanis bibir dan sandiwara politik dan sinetron berseri. Bahwa kalau saya SYL, pasti sangat malu terhadap masyarakat Gowa dan Jeneponto.
“Hal ini mengusik korsa FKPPI untuk melibatkan diri karena titik tembaknya adalah SYL, bukan gubernur. Tapi dalam kapasitas ketua PD XIX FKPPI Sulsel,” ungkap Suwandi.
Suwandi melanjutkan, Mukhtar Tompo harus meminta maaf melalui media cetak dengan dasar pernyataan tersebut tidak dikaitkan dengan tugas dan fungsj DPR RI.
“Jika tuntutan ini diabaikan, langkah selanjutnya adalah hukum dengan dalil pencemaran nama baik, ” pungkasnya. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top