Metro

Disnaker Sepakat Tindaki Perusahaan Nakal

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar sepakat melibatkan kejaksaan dan kepolisian tindaki perusahaan yang tidak menerapan upah minimum kota (UMK).
Seperti yang diketahui masih banyak perusahaan yang di kota Makassar tidak menerapkan gaji UMK untuk karyawannya sebesar Rp2.504.499.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, sangat menyayangkan masih banyaknya nasib buruh yang miskin diakibatkan kurangnya kesejahteraannya dan kurangnya jaminan keselamatan disebabkan gaji yang tidak sesuai.
“Memang agak susah menindaki perusahaan karena pekerjanya juga tidak ada yang melapor seandainya melapor dengan barang bukti kita akan proses hukum dan minta perusahaan membayarkan gaji pegawai dengan semestinya,”ungkapnya saat digedung DPRD Makassar, Jumat (28/4).
Legisltor Fraksi Demokrat ini juga menuturkan telah melakukan dialog bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar (Disnaker) perihal penegakan hukum ini dilakukan apabila ada ditemukan perusahaan yang tidak menerapkan UMK 2017.
“Kita sudah bicarakan akan menggandeng kejaksaan dan kepolisian untuk masalah itu, ini juga untuk kesejahteraan rakyat yang selama ini di intimidasi oleh perusahaan,”jelasnya.
Lanjutnya, bukan hanya soal nasib kesejahteraannya tetapi juga para buruh perlu mendapatkan pengupahan dan perlindungannya. Mau tidak mau pengusaha harus memberikan yang terbaik ke buruh seperti gaji sesuai dengan UMK sesuai peraturan Undang-undang dan memberikan jaminan BPJS.
Anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Andi Nurman menuturkan, kehidupan miris memang banyak yang telah dialami para pekerja buruh yang baru ?terkuak.
“Kita lihat sendiri kondisi pekerja mereka tidak ditanggung uang makan bahkan sehari hanya diberi upah Rp 45 ribu dan parahnya lagi mereka tidak difasilitasi dengan jaminan kesehatan atau kartu BPJS,” ucapnya.
Legislator Fraksi Golkar ini juga menjelaskan upah minimum kota (UMK) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel yang kemudian dikuatkan dengan SK Wali Kota Makassar ditetapkan UMK sebesar Rp2.504.499.
“Itu seharusnya bersih diterima oleh pekerja diluar dari biaya makanan dan lembur. Jadi apa yang kami dapatkan tentu kami akan segera tindaklanjut agar pemilik perusahaan memenuhi itu semua,” harapnya.
Ditemui terpisah di acara diskusi Kepala Bidang Informasi dan Produktifitas Peningkatan Ketenagakerjaan, Hadirman menyatakan, tindak lanjut pengawasan akan melibatkan pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian.
“Kita memang jamin itu, tapi setelah dilakukan penyidikan baru dibuatkan BAP dan nota pemeriksaan sampai melibatkan polisi dan kejaksaan menuju ke pengadilan. Sebelumnya kita akan lakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan,” tuturnya.
Pihaknya juga telah menyediakan pusat layanan bagi masyarakat untuk melapor, jika ada perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan UMK yang berada di kantor Disnaker lantai 1 atau melalui sms dan telepon di kontak 082211787171.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top