Asisten I Tersangka, Danny: Ini Pelajaran – Berita Kota Makassar
Headline

Asisten I Tersangka, Danny: Ini Pelajaran

MAKASSAR, BKM — Asisten I Pemerintah Kota Makassar Muh Sabri tersandung masalah. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Status baru itu disandang Sabri setelah penyidik Kejari melakukan gelar perkara. Mantan camat Tamalanrea ini terjerat dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo seluas 19.999 m2 tahun 2015.
Selain Sabri yang bertindak sebagai fasilitator dalam kasus ini, ada dua tersangka lain yang dirilis penyidik kejati. Masing-masing Jayanti Ramli (JR) dan Rusdin (RD). JR mengaku selaku pemilik lahan. Sementara RD penerima pembayaran sewa lahan.
Gelar perkara kasus ini dipimpin langsung Kepala Kejati Sulsel Jan Samuel Maringka. Hadir Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Tugas Utoto dan tim penyidik.
Penetapan tersangka berdasarkan surat tertanggal 26 April 2017, dan surat perintah penyidikan (umum) nomor print-868/r.4/fd.1/12/2016 tanggal 6 Desember 2016.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin, membenarkan adanya penetapan tiga tersangka tersebut. Langkah ini sebagai tindak lanjut perkembangan penyidikan yang dilakukan sejak 6 Desember 2016 lalu.
“Penetapan tersangka terhadap ketiganya dilakukan setelah adanya alat bukti yang kuat,” kata Salahuddin, Kamis (27/4).
Salahuddin menjelaskan, ketiganya terlibat dalam kasus sewa lahan negara untuk digunakan sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan proyek strategi nasional, yakni Makassar New Port.
Dugaan tindak pidana korupsinya, menurut Salahuddin, bermula ketika berlangsung penutupan akses jalan di atas tanah negara Kelurahan Buloa tahun 2015. Tersangka Jayanti dan Rusdin kala itu mengaku memiliki surat garapan tahun 2003 atas tanah negara, yang digunakan sebagai akses jalan ke proyek pembangunan Makassar New Port.
“Atas dasar itu, tersangka Jayanti dan Rusdin yang difasilitasi oleh Muh Sabri meminta pembayaran sewa lahan,” beber Salahuddin.
Selanjutnya, lanjut Salahuddin, Muh Sabri meminta pembayaran uang sewa lahan ke pihak PT PP selaku pelaksana proyek. Hal itu dilakukan Sabri dengan mengatasnamakan Pemkot Makassar.
Tersangka Sabri meminta pembayaran uang sewa lahan sebesar Rp500 juta untuk jangka waktu selama 1 tahun. Dengan bukti perjanjian pembayaran sewa lahan berdasarkan surat garap yang dimiliki oleh tersangka.
Padahal faktanya, menurut Salahuddin, lokasi itu masih berupa laut hingga di tahun 2013. Sehingga tidak ada dasar yang kuat ketiga tersangka meminta atau menerima pembayaran sewa lahan milik negara.
“Apalagi ini kan proyek nasional. Artinya, tidak seharusnya negara membayar sewa lahannya sendiri,” cetusnya.
Menyusul peningkatan status terhadap ketiganya, tambah Salahuddin, mulai pekan depan penyidik mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merespons penetapan tersangka terhadap anak buahnya itu dengan menyatakan prihatin dan bersedih. Menurutnya, persoalan yang kini melilit asisten I pemkot itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Terutama bagi para pejabat dalam melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan.
”Saya sudah komunikasi dengan Sabri agar tetap saja konsentrasi dengan pembelaannya. Apalagi dia kan banyak berurusan dengan masalah tanah. Kita serahkan saja sesuai dengan proses hukum. Saya juga prihatin, dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua,” kata Danny, kemarin. (mat-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top