Metro

Wagub: Program Smart City Terkendala IT

MAKASSAR, BKM — Sejak tahun 1996 pemerintah memberlakukan otonomi daerah (Otoda). Pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membagi kewenangan ke daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
Sejak 21 tahun lalu, berbagai peraturan dibuat untuk menyempurnakan Otoda ini, terakhir dengan adanya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hanya saja sejauh ini pelaksanaan otonomi ini belum bisa tercapai dengan baik.
Ketimpangan antara daerah masih cukup tinggi, lihat saja pembangunan yang ada di Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Meski Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Citanya sudah berusaha membangun Indonesia dari pinggiran.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan program Smart City atau Kota Pintar, untuk mendorong pengembangan eletronic goverment dalam pelayanan publik. Sehingga pemda bisa lebih fokus pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang yang memimpin peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Selasa 25 April, mengakui smart city merupakan upaya peningkatan pelayanan publik.
“Hanya saja program ini lebih tepat dilaksanakan di pemerintah kota, yang memiliki akses dan layanan internet ke semua wilayahnya. Sementara untuk kabupaten, belum semua terjangkau listrik dan internet,” kata Agus, usai memimpin upacara.
Agus melanjutkan, semangat otonomi daerah, harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah sebagai pelayanan dan pengayom harus meningkatkan pelayanan publik dan memberi ruang bagi pembukaan usaha atau lapangan kerja.
“Untuk itu kita minta agar pemda memanfaatkan seluruh potensi sumber daya daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh warga masyarakat dan kalangan dunia usaha,” lanjutnya.
Dalam sambutan seragamnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan lima arahan pokok bagi seluruh Pemda. Pertama, kepala daerah diminta menjalin hubungan harmonis dengan Forum Komunikasi Pimpinan daerah, terkhusus dengan DPRD.
Kedua, pemda diminta meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan integritas melalui reformasi birokrasi. Ketiga,prioritas pembangunan harus berfokus kesejahteraan rakyat.
Keempat, peningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk persaingan ekonomi global dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Terakhir, tingkatkan keterbukaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top