P2TP2A Jadi Tempat Mengadu – Berita Kota Makassar
Headline

P2TP2A Jadi Tempat Mengadu

TINDAK kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kerap dialami perempuan dan anak-anak begitu sulit untuk dihilangkan. Di Kota Makassar sendiri, selalu saja ada ada laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota.
Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bentukan DPPPA Kota Makassar yang terletak di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakkukang, menjadi tempat mengadu bagi masyarakat atau korban kekerasan dan penelantaran. Mereka biasanya datang langsung ke tempat ini.
Kantor ini telah ada sejak 2016 lalu. Sebelum di lokasi yang sekarang, P2TP2A yang diisi tim reaksi cepat masih berada di Balaikota Makassar Jalan Ahmad Yani. Bergabung dengan kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) sebelum berganti nama menjadi DPPPA.
Keberadaan kantor P2TP2A Kota Makassar sudah cukup dikenal masyarakat umum. Terlebih ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Yohanna S Yembise datang mengunjungi dan menyaksikan aktifitas yang ada dalam P2TP2A pada tahun 2016.
Dalam kantor P2TP2A nampak seperti rumah hunian masyarakat pada umumnya. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan dan beberapa kamar dengan tempat tidur di dalamnya.
Beberapa perangkat komputer terlihat ketika masuk dalam ruang tamu dan ruang para tim reaksi cepat P2TP2A. Di dalam tim ini tergabung dari tenaga medis, psikolog dan polisi. Mereka bertugas mendata setiap masyarakat ataupun korban yang datang melapor secara langsung.
Meski diperuntukkan hanya sebagai tempat pelayanan, tidak jarang kantor P2TP2A digunakan sebagai tempat penampungan sementara waktu para korban. Selanjutnya dibawa ke rumah aman untuk menjalani masa penyembuhan dari atas kejadian yang dialami.
Saat ini, DPPPA yang membawahi P2TP2A dikomandani Tenri A Palallo. Guna mengantisipasi serta mengurangi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar, DPPPA intens menggelar sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada seluruh masyarakat kaum perempuan.
Dalam sosialisasinya, pejabat berlatar belakang jurnalis itu selalu mengajak perempuan lebih kreatif dan aktif memanfaatkan peluang bisnis dan usaha. Sehingga potensi terjadinya aksi kekerasan di tengah kawasan pada penduduk dengan ekonomi di bawah rata-rata, dapat dihindari.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Makassar bekerja sama membentuk shelter rumah warga. Termasuk membentuk rumah aman milik Pemerintah Kota Makassar.
Shelter warga yang telah dibentuk dijadikan wadah pelayanan dan penanganan kasus perempuan dan anak yang dikelola secara partisipasif warga. Shelter warga yang telah dibentuk hampir di seluruh kecamatan di Makassar ini bertujuan meningkatkan kepedulian warga menyikapi kasus kekerasan di lingkungan tempat tinggal, sekaligus memberikan kesadaran dan pencegahan terhadap potensi terjadinya KDRT.
“Sejauh ini, shelter warga yang telah dibentuk berada di Kelurahan Tamamaung, Manggala, Maccini Parang, Maccini Sombala, Pannampu, Batua, Kapasa, Bira dan Kelurahan Sudiang Raya,” jelas Tenri.
Ia kemudian menjelaskan tentang perbedaan shelter warga dan rumah aman yang dibentuk. Di shelter warga, tim P2TP2A dapat melakukan sosialisasi langsung dengan warga dan memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi ketika kekuatan dan partisipasi warga terhimpun dan melaksanakan apa yang diberikan P2TP2A dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hanya saja, di shelter warga, korban kekerasan tidak dapat ditampung untuk berlama-lama. Maksimal hanya enam jam setelah mengamankan korban kekerasan.
Berbeda dengan rumah singgah milik pemerintah kota, yang dapat menampung korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Waktunya bisa berbulan-bulan, sampai kejiwaan korban dipastikan pulih dengan bimbingan dari tim para ahli.
Hingga 2017 ini, pemerintah kota baru memiliki satu unit rumah aman. Hanya saja, lokasinya sangat dirahasiakan demi keamanan dan kenyaman korban selama mengikuti proses penyembuhan kejiwaan. Rumah aman ini dapat menampung 10 hingga 15 orang korban kekerasan.
Setiap upaya untuk membantu korban kekerasan yang dilakukan Tenri dan jajarannya, tidak selamanya berjalan mulus. Tak jarang keluarga korban kekerasan yang ditangani memberikan ancaman dan teror, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sekarang ini sudah lima orang penghuni rumah aman. Satu orang dewasa, dan empat orang anak-anak. Kalau lokasi tempatnya itu rahasia. Kalau soal ancaman, saya ini sudah banyakmi dapat ancaman. Tapi janganmi dibahas itu karena kita mau lihat kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi di Makassar,” tandasnya.
BKM kemudian mencoba mencari tahu keberadaan rumah aman untuk melakukan pemantauan dan wawancara langsung terhadap korban kekerasan. Tenri beserta tim yang berada di kantor P2TP2A benar-benar kompak dan bersikeras untuk tidak memberitahukannya.
Namun informasi yang dihimpun BKM dari beberapa anggota tim P2TP2A, disebutkan bahwa ada satu orang dewasa yang saat ini masih ditangani dan berada di rumah aman P2TP2A berjenis kelamin perempuan berusia 30 tahun. Perempuan berkulit putih dan berambut pirang itu bukan korban kekerasan. Tetapi terduga sebagai pelaku yang mencoba menjual tiga orang anaknya dari hasil hubungan luar nikah.
Dikonfirmasi, Tenri membenarkan hal itu. Bahkan dia memberikan klarifikasi dengan menerangkan, perempuan yang sampai saat ini masih berada di rumah aman dan sudah delapan bulan ditangani tim P2TP2A itu diberi nama samaran Memey.
Sebelum ditangani DPPPA Kota Makassar melalui P2TP2A, Memey sempat ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Makassar atas laporan warga di Jalan Vetran yang tidak lain tetangga Memey. Kala itu ia diduga hendak menjual anaknya. Setelah diperiksa pihak berwajib, Memey diserahkan ke DPPPA Kota Makassar. Termasuk tiga orang anaknya.
“Saya lupami bulan berapa itu. Yang jelasnya diserahkan dari polrestabes. Tetangganyaji yang laporkanki, karena dibilang dia mau jual anaknya. Tapi ternyata tidakji tawwa, karena itu sudahmi diperiksa dan ditangani polisi. Tiga anaknya itu lahir bukan dari hubungan resmi suami istri alias di luar nikah. Karena tidak ada buktinya seperti buku nikah. Termasuk akta kelahiran anaknya,” tuturnya.
Keseharian Memey diketahui sebagai pengemudi ojek online. Ia rutin melakoni aktivitasnya saat ditempatkan di rumah aman. Ketika beraktifitas, Memey meninggalkan dua orang anaknya yang masih balita. Sementara yang bayi ia bawa bersamanya.
“Kita terus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap ketiga anak yang belum jelas identitasnya itu. Kita melakukan pendekatan persuasif. Belum jelas siapa bapaknya itu anaknya Memey, karena tidak ada bukti resmi kalau Memey sudah menikah,” jelas Tenri. (arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top