Metro

26 SKPD Mendapat Rapor Merah

MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akhirnya memberikan rapor merah ke 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kinerja buruk pada triwulan pertama 2017.

Hal itu diungkapkan Danny sapaan akrab Wali Kota Makassar saat menggelar Rapat Koordinasi yang digelar di ruang rapat Sipakalebbi Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (18/4).
Diketahui SKPD yang disebut memiliki kinerja buruk diantaranya Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Dinas Kesehatan kota Makassar.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh dan Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Muh Sabri turut hadir dalam rapat monitoring evaluasi APBD Kota Makassar triwulan I tahun anggaran 2017.
Wali Kota Makassar juga membahas berbagai program yang telah masuk dalam perencanaan untuk dijalankan. “Semua program yang telah masuk dalam perencanaan harus segera dijalankan dan direalisasikan. Di triwulan pertama ini masih ada SKPD yang memiliki rapor merah dan itu harus mereka fokus realisasikan,” kata Danny.
Sementara itu, Care and Rescue Center (Carester) yang dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 2015 di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea juga menjadi pembahasan yang serius Wali Kota Makassar dalam rapat koordinasi.
Pasalnya Carester yang telah dibangun BPBD Kota Makassar belum juga difungsikan. Untuk itu, selain BPBD Kota Makassar, Danny juga meminta pihak kecamatan membantu mengfungsikan Carester dengan membuat taman di sekitar Carester.
“Kalau memang tidak berfungsi, ledakkan saja. Ini menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Camat juga harus membantu. Coba buat taman di sekitar Carester,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ismunandar mengaku lambatnya realisasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) berdampak tidak tercapainya serapan anggaran di triwulan pertama dan membuat semua program terhambat.
“Permasalahannya di dana BOS, dana BOS belum cair dan itu menjadi permasalahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai semua kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar pada triwulan pertama hanya dibawah 15 persen.
Bahkan keseluruhan SKPD belum mencapai target dalam triwulan pertama diatas 30 persen.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, H Yunus mengatakan, dari hasil monitoring yang dilakukan terhadap SKPD menunjukkan kinerja yang cukup mengecewakan dimana SKPD yang menjadi mitranya hanya mampu mencapai target di bawah 10 persen.
“Selama tiga hari kita monev tidak ada yang mencapai target, bahkan semuanya seperti itu, Dinas Ketahanan Pangan hanya lima persen, Dinas Perikanan dan Pertanian hanya mencapai tiga persen. Kita juga maklumi karena anggaran baru cair sehingga SKPD baru berbelanja adminstrasi,” ungkapnya.
Yunus juga menambahkan, bukan hanya SKPD yang targetnya belum tercapai, seluruh Perusahan Daerah (PD) tidak ada yang memenuhi target utamanya PD Parkir, PD Terminal dan PD Pasar raya.
Legislator Fraksi Hanura ini menuturkan PD Parkir saja baru menyetorkan deviden ke pemkot sebesar Rp1,2 Miliar begitupun dengan perusda yang lainnya, padahal target perusda setahun ini diatas Rp20 M.
Hal senada dikatakan anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir. Ia membeberkan jika kinerja SKPD yang menjadi mitranya kerjanya seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan pencapaian targetnya hanya delapan persen saja.
” Yah begitup mi dek semuanya rata-rata delapan persen, tapi kita sudah wanti-wanti di triwulan kedua jika target dan kinerjanya masih segitu saja kita akan memberikan rekomendasi ke wali kota,” tegasnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Mario David menegaskan, alasan lambatnya kinerja semua SKPD disebabkan proses belanja anggaran yang dikeluarkan Pemerintah terlambat. ” Memang belum ada satupun SKPD yang mencapai target sesuai yang ditetapkan sebesar 25-30 persen. Ini bukan kesalahan pimpinan SKPD, tapi memang mereka tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Menurut legislator Fraksi Nasdem, pihaknya tetap mengapresiasi kinerja SKPD, hanya dengan waktu selama sebulan lamanya, serapan anggaranya sudah ada yang mencapai 10 persen lebih yang menjadi mitranya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali juga menyatakan yang sama. Menurutnya, pada triwulan pertama ini pihaknya memberikan kebijaksanaan, sebab keterlambatan pencairan akibat dari perombakan struktur organisasi, akan tetapi pihaknya tidak ingin lagi melihat ada SKPD yang serapan dibawah target 50 persen kedepannya. “Ini menyeluruh, andaikan hanya lima atau enam SKPD yang tidak mencapai target sudah pantas direkomendasikan untuk dipertimbangkan masa kerjanya,” ucapnya. (ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top