Headline

Tarif Taksi Online Setara Taksi Konvensional

MAKASSAR, BKM — Kisruh pengoperasian taksi berbasis online mendapat perhatian pemerintah. Rencananya hari ini, Selasa (21/3), Menteri Perhubungan bersama Kapolri akan membahasnya dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar. Pembicaraan akan dilakukan melalui teleconference.
Ilyas berharap, dari pembicaraan jarak jauh ini ada masukan dan pertimbangan-pertimbangan berarti yang bisa dijadikan acuan untuk penetapan tarif taksi online nantinya.
Dihubungi kemarin, Ilyas mengakui saat ini pihaknya masih sementara menunggu adanya revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016. Dalam revisi itu, ada 11 poin yang diubah dan menjadi penekanan.
Terutama terkait mekanisme operasi hingga pemberlakuan tarif taksi online. Revisi itu, kata Ilyas, belum sampai di daerah karena sementara dilakukan uji publik.
Setelah mengantongi revisi itu, pihaknya akan melakukan eskalasi dan estimasi untuk rancangan aturan yang akan diberlakulan di Sulsel terkait taksi online. Setelah itu, tentu akan diusulkan terlebih dahulu ke gubernur untuk dibuatkan peraturan gubernur (pergub).
Dia melanjutkan, dalam masa penggodokan atau penyesuaian tarif, pihaknya tentu akan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk duduk bersama membicarakan persoalan tersebut. Juga meminta pendapat terbaik agar menjadi keputusan bersama untuk diterapkan.
Setelah itu, barulah dibuat draft keputusan yang akan diserahkan ke gubernur untuk dikaji sebelum dibuatkan pergub terkait taksi online.
“Tentu kami akan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam membicarakan seperti apa mekanisme taksi online itu. Intinya, kami ingin mendapat keputusan bersama yang tidak merugikan pihak manapun,” ungkapnya.
Soal deadline pemberlakuan tarif taksi online yang sudah harus dijalankan per 1 April mendatang, Ilyas optimistis bisa diselesailan sebelum batas akhir sepanjang seluruh prosesnya berjalan lancar.
“Apa yang tidak bisa. Sepanjang prosesnya berjalan lancar, pasti akan bisa dilaksanakan on target,” tandasnya.
Sementara Dishub Kota Makassar juga masih menunggu petunjuk dari Dishub Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Belum ada putusan dari pusat. Kami tidak punya kewenangan untuk itu. Dishub provinsi yang tangani,” kata Kadishub Kota Makassar Mario Said, Senin (20/3).
Kepala Bagian Humas Dishub Makassar Asiz Sila, mengatakan hasil revisi Peraturan Menteri 32 tahun 2016 telah mengatur tentang tarif garis bawah pendapatan taksi online dan konvensional.
Karenanya, taksi online tidak dapat menetapkan tarif jauh lebih murah ketimbang tarif yang diberlakukan taksi konvensional. Hal tersebut akan menghasilkan persaingan secara sehat antara keduanya.
“Hasil revisi Peraturan Menteri 32 tahun 2016 penetapan tarif taksi online harus setara dengan tarif taksi konvensional. Kalau tarif taksi online jauh lebih murah dari taksi konvensional, tentu itu bukan persaingan sehat,” jelasnya.
Selain tarif yang harus setara, STNK kendaraan taksi online juga harus diatasnamakan perusahaan yang menaungi. Sebab taksi online yang beroperasi saat ini belum melakukan balik nama di STNK. (rhm-arf/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top