Sulselbar

Penderita Gangguan Jiwa Agar Miliki Kartu BPJS

BKM/DARMAN ARDI dr Hajai S Tangnga

MAMASA, BKM — Dalam menangani kesehatan penderita gangguan jiwa, sangat diharapkan agar keluarga dan penderita memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, dr Hajai S Tangnga MKes, saat ditemui BKM di kantornya, Jumat pekan lalu, mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial per maret 2017, jumlah penderita gangguan jiwa sebanyak 70 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah.
Jika dipersentasekan, maka penderita gangguan jiwa satu berbanding seribu orang. Sehingga layak dikatakan Mamasa darurat gangguan jiwa. Menanggapi persoalan tersebut, Hajai menerangkan, penanganan gangguan jiwa seharusnya multi sektoral.
”Kalau soal kesehatannya, itu tanggung jawab Dinkes. Sedangkan untuk status sosialnya tentu yang bertanggung jawab adalah dinas sosial (Dinsos). Tapi kalau berbicara soal jaminan kesehatannya, itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, yakni kepala desa. Seharusnya kepala desa yang memfaslitasi penderita atau keluarga penderita untuk pengurusan kartu BPJS atau jaminan kesehatan lainnya. Namun sangat ironis karena kepala desa sendiri seolah tidak memiliki rasa tanggung jawab,” terang Hajai.
Lanjut Hajai menjelaskan, untuk aspek kesehatan penderita gangguan jiwa, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke setiap Puskesmas sejak bulan lalu. Ini untuk dilakukan pendataan walau katanya pihak dinas sosial juga sudah melakukan pendataan dan sudah hampir rampung.
Menurutnya, paling banyak ditemukan penderita gangguan jiwa itu di Kecamatan Sesena Padang. Selain itu, ia juga mengaku hal yang dilakukan tentu terkait penanganan kesehatannya. Namun menurut Hajai, yang jadi persoalan selama ini sulitnya penderita gangguan jiwa mengintervensi kesehatannya. Karena mereka terbentur pada pembiayaan.
Dijelaskan, banyak penderita gangguan jiwa yang sering diupayakan dirujuk ke rumah sakit jiwa namun terkendala soal biaya.
”Sehingga ketika kita mampu berkolaborasi dengan dinas sosial maka kita upayakan mereka yang menderita gangguan jiwa untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui kartu BPJS atau kartu KIS,” pungkasnya.
Diakui, alasan mengapa mesti berkolaborasi dengan Dinsos karena ditahun ini ada penambahan peserta PBI yang iurannya ditanggung Pemda sekitar 10.000 orang. Ia berharap agar penderita memiliki jaminan kesehatan.
Karena jika mereka memiliki jaminan kesehatan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak merujuk mereka ke rumah sakit jiwa. Yang jadi kendala dalam memfasilitasi penderita gangguan jiwa tersebut karena kelurga penderita yang tidak kooperatif.
”Kadang-kadang keluarga yang tidak mendorong untuk dilakukan pengobatan. Namun kuncinya adalah kita harus bebaskan mereka dari kerangkeng atau pasungan,” tambahnya. (dar/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top