Metro

700 Ribu Warga Sulsel tak Miliki e-KTP

MAKASSAR, BKM — Beberapa bulan terakhir, masyarakat yang melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) mengeluh karena lamanya proses yang harus dilewati.

Itu disebabkan karena terbatasnya blangko e-KTP, dan sesuai data Sulsel masih membutuhkan sekitar 600-700 ribu blanko.
Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfi Nasir mengatakan, kekosongan blanko sudah terjadi sejak September 2016 lalu. Bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman, terpaksa menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP.
“Data 700 ribu sudah termasuk persediaan kebutuhan blanko untuk pergerakan penduduk, apalagi perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang sangat masif. Juga untuk mereka yang kehilangan dan rusak,” katanya, Senin (20/3).
Terkait jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, Lutfi mengaku, belum memiliki data lengkap. Sebab sejauh ini masih terus dilakukan perekaman data di kabupaten/kota.
“Kalau persentasenya tidak terlalu besar. Untuk data lengkapnya mungkin bulan Juli tahun ini baru kami kantongi. Termasuk jumlah penduduk Sulsel,” jelas mantan Kepala Biro Hukum dan HAM Sulsel ini.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah melakukan proses lelang untuk pengadaan blanko e-KTP. Pihaknya menargetkan bulan April sudah dilakukan tandatangan kontrak.
“Secara nasional masih ada 4,5 juta penduduk yang belum rampung e-KTPnya. 3,2 juta diantaranya adalah orang yang belum melakukan perekaman dan data bermasalah. Total sudah ada 96,4 persen penduduk yang sudah memiliki E-KTP,” jelasnya.
Dia menambahkan, masalah e-KTP mendapat perhatian pihaknya, karena sejak awal proyek yang dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah bermasalah. Terlebih proyek senilai Rp6 triliun lebih ini sudah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini pula yang menghambat kinerja Kemendagri, sebab selama satu tahun setengah 68 pejabat kemendagri dipanggil KPK untuk diperiksa. Beberapa diantaranya sudah ditetapkan tersangka, terutama dari Dirjen Capil.
“Proses tender sudah dimulai bulan Maret. Kita upayakan transparansi, agar kejadian serupa tak terjadi dengan melibatkab LKPP dan KPK. Kita berharap dengan menggunakan e Katalog, semuanya bisa berjalan dengan baik,” ucap politisi PDIP ini.
Masalah lain yang dihadapi kemendagri adalah pengelolaan server penyimpanan data penduduk. Di mana sebelumnya dikelolah oleh perusahaan asal Amerika, namun saat ini sudah memutuskan kontrak karena pembayaran bermasalah. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top