Sulselbar

Sekprov Serahkan Dua Ranperda

MAMUJU, BKM — Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar kepada DPRD Sulbar. Dua Ranperda tersebut diserahkan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin kepada Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara.
Dua Ranperda yang diserahkan, yakni ya Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Banua Malaqbi (LPP-Radio Malaqbi) dan Ranperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Di hadapan anggota DPRD, Sekprov Ismail Zainuddin menjelaskan, Ranperda tentang LPP Radio Malaqbi dari pemahaman bersama bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
”Informasi telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena penyiaran merupakan sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ucap Sekprov.
Menurut Ismail, dipilihnya LPP-Radio Malaqbi karena merupakan salah satu lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan pemerintah daerah dengan peraturan daerah.
Tentang Ranperda Pengelolaan DAS, Ismail mengemukakan, hal tersebut beranjak dari pemahaman bersama kalau sumber daya alam, baik hutan, tanah, dan air serta ekosistem daerah aliran sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bijak.
Sehingga dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun akan datang.
Lebih lanjut disampaikan, dalam wilayah Provinsi Sulbar berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Lariang Mamasa, pada tahun 2013 terdapat 141 DAS dan 67 Sub DAS.
Menurut kualifikasi, sebagian besar dari DAS tersebut termasuk DAS yang perlu dipulihkan. Dimana wilayahnya sebagian besar merupakan lahan kritis. Di antaranya DAS Lariang, DAS Karama, DAS Kalukku, DAS Mapilli, DAS Mandar, dan DAS Budong-budong. Semua DAS tersebut memiliki potensi ekonomi cukup besar.
Dalam menjamin pemanfaatan sumberdaya alam seperti hutan, tanah, dan air daerah aliran sungai, mengacu pada prinsip-prinsip kelestarian guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan pada asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, pemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel.
”Semua ini didukung suatu regulasi daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulbar,” jelas Ismail. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top