Sulselbar

Pemerintah Kurang Peduli Penderita Gangguan Jiwa

MAMASA, BKM — Dalam beberapa waktu terakhir, banyak penderita gangguan jiwa di Kabupaten Mamasa berkeliaran di jalan umum. Sehingga ini mendapat reaksi, sorotan, dan tanggapan dari sejumlah pihak. Termasuk di antaranya anggota DPRD Mamasa.
Para penderita gangguan jiwa ini belum tersentuh uluran tangan dari pemerintah daerah. Seperti halnya yang dialami Demas, penderita gangguan jiwa di Desa Lembangna Salulo, Kecamatan Mamasa.
Sejak ia menderita penyakit psikis tersebut sejak 13 tahun lalu, belum sekalipun ia menerima layanan kasih dari pemerintah. Bukan hanya Demas, berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial Mamasa, hingga Maret 2017 sudah terdata 70 orang penderita gangguan jiwa. Dan itu kemungkinan besar terus bertambah seiring masih berlangsungnya proses pendataan.
Anggota DPRD Mamasa, Yohanes Buntulangi, mengatakan, persoalan seperti itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. ”Harus kita sadari, penanganan orang sakit seperti itu ada dipundak kita semua. Meski demikian, peran pemerintah tidak juga boleh diabaikan. Kalau ada penderita begitu yang tidak terdata pemerintah kabupaten, maka keteledoran itu ada pada kepala desa yang tidak melaporkan masyarakatnya dan dinas sosial yang tidak turun lapangan,” katanya saat ditemui di Mamasa, kemarin.
Menyadari hal tersebut merupakan masalah kemanusiaan yang harus ditangani bersama, ia berjanji dalam kapasitas sebagai wakil rakyat dirinya akan segera berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan dinas terkait.
Termasuk memperjuangkan penganggarannya akan diporsir di APBD kabupaten. Sehingga meraka (penderita, red) dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam kesulitan yang dialami.
Legislator Partai Demokrat tersebut berharap paling tidak tempat penderita dipasung dan kerangkeng itu bisa lebih manusiawi. ”Tentu dengan kondisi penanganan penderita yang kurang baik menggugah keperihatinan dan rasa kemanusiaan saya pribadi. Saya harap kita memposisikan mereka sebagai manusia. Tidak seperti binatang. Sehingga pergumulan keluarga yang menjadikan kemampuan ekonomi sebagai alasan harus kita bantu dan carikan solusinya. Entah bagaimanapun caranya. Bahkan kalau perlu patungan-patungan anggota dewan untuk talangi sementara,” harapnya.
Ia menambahkan, kerja keras dari semua pihak akan menentukan baiknya penanganan penderita ke depan. ”Dinas terkait dan pemerintah daerah harus kerja keras cari anggaran sampai ke pusat. Kami di dewan dengan kapasitas kami akan mensupport upaya pemerintah. Kami juga meminta bantuan masyarakat luas untuk tetap memposisikan mereka secara manusiawi. Bahkan yang berkelebihan untuk turut serta mengulurkan tangan meringankan beban keluarga,” tambah Yohanes. (dar/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top