Headline

Pansus Melemah, Tak Jadi Bongkar Bangunan CCR

MAKASSAR, BKM — Panitia Khusus (Pansus) Pencarian Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum-Fasos) DPRD Kota Makassar melemah. Mereka tidak jadi membongkar bangunan milik Country Cafe and Resto (CCR) yang berdiri di atas fasum Jalan Toddopuli.
Padahal, pansus telah bersepakat untuk mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran. Seharusnya, bangunan bermasalah itu dibongkar, Jumat (17/3).
Namun rencana itu diulur lagi. Penundaan ini dilakukan atas persetujuan enam fraksi. Dewan kembali akan memanggil pihak CCR pada 31 Maret mendatang. Mereka diminta membawa dokumen terkait parkir hingga toilet berbayar yang dibangun di atas fasum milik pemerintah.
Ketua Pansus Fasum Fasos Abdul Wahab Tahir mengatakan, lahan yang dulunya taman segitiga di Jalan Toddopuli itu kini telah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Bahkan dipergunakan sebagai parkiran pribadi dan pengunjung cafe.
“Kita beri waktu untuk membongkar sendiri bangunannya. Pihak CCR diminta untuk datang kembali pada tanggal 31 Maret dengan membawa dokumen. Kalau ini tidak diindahkan, kita langsung ekskusi. Tidak akan ada lagi penundaan. Masih banyak lagi yang akan kita kerjakan,” kata Wahab, kemarin.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan pihak CCR, legislator Fraksi Golkar ini telah meminta agar pemilik usaha membuktikan jika mereka tidak menyerobot lahan fasum.
“Kita sudah panggil langsung pemilik kafe untuk memberi penjelasan. Kita minta bangunan dibongkar oleh mereka sendiri saat itu juga. Tapi belakangan mereka menyebut ada perjanjian dengan PD Parkir dan disposisi dari mantan wali kota,” terang Wahab.
Anggota pansus Busranuddin Baso Tika menyela pernyataan pihak CCR yang menyebut adanya kerja sama dengan pihak PD Parkir. Ia meminta agar dokumen kerja sama itu dilampirkan dalam rapat berikutnya.
“Jangan asal bicara. Kalau memang tidak ada (kerja sama) jangan bilang ada. Kami kami tidak peduli siapa di belakang anda. Bangunan di atas lahan itu tetap akan dibongkar,” cetusnya.
Kepala Dinas Penataan Ruang Ahmad Kafrawi, berjanji pihaknya tinggal menunggu instruksi atau rekomendasi dari pansus untuk melakukan pembongkaran. Jika pemilik CCR tidak membongkar sendiri bangunannya, maka pihaknya langsung ke lokasi dengan membawa alat berat.
“Sudah diberi waktu untuk membongkar sendiri. Kalau tidak juga dilaksanakan, kami selalu siap turun membawa alat berat,” ujarnya.
Perwakilan CCR Ramli, dihadapan anggota pansus sempat menyebut jika lahan taman segitiga itu sebelumnya diberikan oleh pemerintah kota untuk dikelola oleh pihaknya. Bentuk kerjasamanya, CCR diwajibkan membuat fasilitas sosial berupa musallah untuk warga setempat.
“Kami pernah diminta utuk mengelola lahan itu. Makanya kami bangun musalah di sana. Itu bisa digunakan oleh masyarakat sebegai fasilitas sosial. Lahan parkir kita ada perjanjian dengan PD Parkir. Untuk bangunan CCR, sudah ada disposisi dari Pak Ilham sebelumnya,” jelasnya.
Selain CCR, Pansus Fasum Fasos juga telah mengagendakan untuk melakukan verifikasi perjanjian antara Pemkot Makassar dengan PT Tosan terkait pemanfaatan Lapangan Karebosi.
Anggota Pansus Abdi Asmara menyatakan secara tegas bahwa PT Tosan telah menyalahi perjanjian yang ada sejak 30 tahun lamanya. Indikasinya, banyak bangunan yang berdiri seperti kafe dan restoran. Keluar dari site plan yang ada.
“Saya bisa pastikan itu bahwa PT Tosan telah menyalahi perjanjian dan site plan yang ada. Karena itu saya usulkan peninjauan kesana langsung. Kalau memang terbukti, saya minta dibongkar,” kata Abdi Asmara di gedung dewan, Jumat (17/3).
Penegasan senada dilontarkan anggota pansus lainnya Susunan Halim. ”PT Tosan jangan seenaknya bangun kiri kanan tanpa persetujuan pemerintah kota. Mana perjanjian yang menyetujui hal itu,” timpalnya.
Legislator Fraksi Demokrat ini juga akan turun hari ini, Sabtu (18/3) untuk melakukan peninjauan di lokasi. SKPD terkait akan dilibatkan untuk melihat langsung site plan serta isi perjanjian.
Perwakilan PT Tosan Binsar G Samosir, menegaskan pihaknya tidak pernah keluar dari isi perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan pemkot. Jika memang ada yang terbukti tidak sesuai, ia berjanji akan melakukan pembongkaran.
“Ini kalau keluar dari perjanjian, yah. Karena kita tidak mungkin bertindak diluar dari perjanjian yang sudah menjadi persetujuan awal,” tandasnya. (ita/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top