Dua PTS di Makassar tak Berizin, Satu di Bone – Berita Kota Makassar
Headline

Dua PTS di Makassar tak Berizin, Satu di Bone

IST Prof Dr Ir Andi Niartiningsih

MAKASSAR, BKM — Tiga perguruan tinggi swasta (PTS) di Sulawesi Selatan beroperasi tanpa izin. Dua diantaranya berada di Kota Makassar. Satu lainnya di Kabupaten Bone.
PTS tak berizin itu masing-masing Akademi Maritim Veteran Makassar yang berlokasi di Jalan WR Supratman. Stikes Rama Global Makassar di Jalan Jipang. STIKES Maha Karya di Kabupaten Bone.
Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Prof Dr Ir Andi Niartiningsih,MP merilis hal itu di kantornya, Rabu (15/3). Turut mendampingi Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX Sulawesi Dr Hawignyo, Kabid Kelembagaan dan Sistem Informasi Andi Lukman, Kepala Bagian Umum Muhammad Amir, Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan H Lusman.
Selain ketiga PTS di Sulsel, disebutkan pula empat PTS lain yang tak berizin dan berada di wilayah Kopertis IX. Masing-masing UKI Tomohon di bawah naungan YPTK GMIM di Sulawesi Utara. Universitas Islam Buton di Bau-bau. Universitas Murhum Baubau, Sulawesi Tenggara dan STIKES Langganunu Palu.
”Hasil investigasi dan temuan serta laporan dari masyarakat di wilayah kerja Kopertis IX Sulawesi, ditemukan ada tujuh kampus yang tidak berizin. Mereka tidak memiliki izin operasional dari pemerintah, namun dalam kenyataan tetap melakukan proses perkuliahan,” jelas Prof Andi Niar dalam rilis yang diterima BKM, Rabu (15/3).
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, menurut Prof Niar, memberi peringatan kepada seluruh stakeholder pendidikan tinggi dan masyarakat di seluruh wilayah Pulau Sulawesi untuk mewaspadai praktik kampus-kampus yang tidak berizin itu.
”Informasi soal kampus tidak berizin ini lebih dini disebarkan kepada seluruh masyarakat agar lebih cepat mengetahui, dan tidak terlalu banyak masyarakat yang tertipu dan dirugikan,” ungkap Prof Andi Niar.
Ijazah yang dikeluarkan ke tujuh kampus tak berizin itu, menurut Prof Niar, tidak diakui oleh pemerintah. Sehingga alumni yang dihasilkan akan bermasalah, jika alumni mempergunakan ijazahnya untuk bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta.
”Beberapa tahun terakhir ini Kemenristekdikti semakin meningkatkan pengawasan terhadap proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kopertis yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menjalankan fungsi dan peranan melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan (WASDALBIN),” tandas Guru Besar Ilmu Perikanan Unhas ini .
Pada proses Wasdalbin, tambah salah seorang asesor BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) ini, beberapa temuan dalam pembelajaran di kampus PTS menjadi masukan, sekaligus informasi akan kehadiran kampus yang tidak memiliki izin operasional tetapi sudah melakukan proses pembelajaran.
Kemenristedikti RI M Nasir usai menghadiri peluncuran Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat (10/3) lalu menegaskan, pemerintah menutup 140 perguruan tinggi abal-abal yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara 103 perguruan tinggi lain diberi pembinaan. Hal ini dilakukan dalam rangka membersihkan pendidikan tinggi di Indonesia dari perguruan tinggi yang tidak sesuai atau melanggar standar.
Dijelaskan, perguruan tinggi abal-abal adalah perguruan tinggi yang memiliki izin tetapi tidak mengikuti proses pembelajaran yang benar. Atau tidak ada kuliah tetapi memberikan ijazah.
Pengelola Akademi Maritim Veteran Makassar yang dikonfirmasi melalui telepon selular, kemarin berjanji akan memberikan keterangan terkait masalah ini setelah melihat pernyataan dan rilis tertulis dari Kopertis Wilayah IX Sulawesi. (*/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top