Kriminal

Kejari Sinjai Diminta Konsisten Tuntaskan kasus Korupsi Gaji PNS Sinjai

MAKASSAR, BKM — Setelah dilakukannya ekspos kasus dugaan korupsi, penyimpangan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekertariat Daerah (Sekda) Kabupaten sinjai, oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai. Pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, meminta penyidik untuk konsisten dan menseriusi penanganan perkara tersebut. Sebelumnya di kasus ini Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Tayye Mappaserre pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan kini masih sementara menjalani proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
Tak lama setelah itu, penyidik Kejari Sinjai kembali menetapkan dua orang tersangka lain di kasus yaitu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemkab Sinjai, Mukhlis Isma dan Asisten III Pemkab Sinjai Muh. Akmal. Berkas keduanya tinggal menunggu proses sidang di Pengadilan Tipikor Makassar.
Hanya saja dalam kasus ini pihak penyidik dinilai tidak konsisten dalam penuntasan kasus ini, dimana masih ada pihak yang dianggap memiliki peran penting. Terjadinya kerugian negara di kasus ini, hingga terkesan penyidik tebang pilih dalam menyeret tersangka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, mengatakan bila pihak pimpinan, telah meminta kepada penyidik untuk konsisten dan menseriusi penanganan kasus ini.
“Pimpinan telah meminta kepada pihak penyidik Kejari Sinjai, agar konsisten tangani kasus ini saat dilakukan gelar perkara kasus tersebut,” ujar Salahuddin, Jumat (19/2).
Apalagi kata Salahuddin kasus ini banyak menyita perhatian publik utamanya, masyarakat Kabupaten Sinjai. Sehingga pimpinan meminta kepada pihak penyidik agar betul-betul menseriusi kasus ini, tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat.
Bahkan pihak Kejati Sulsel juga telah beberapakali mendapat desakan dari beberapa organisasi mahasiswa dari Kabupaten sinjai, yang meminta agar pihak Kejari Sinjai konsisten dalam menuntaskan kasus tersebut.
Makanya pimpinan menurut Salahuddin memanggil pihak Kejari Sinjai untuk melakukan gelar perkara, terkait kasus itu. “Makanya pimpinan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut. Karena kasus itu merupakan wewenang penyidik dan tidak bisa diintervensi,” pungkasnya.
Sementara Wakil Direktur Anti Corruption Committe (ACC), Kadir Wokanubun dalam menanggapi terkait penanganan kasus ini. “Semestinya pihak BKD juga harus ikut bertangungjawab atas pembayaran gaji PNS non aktif yang terjerat tindak pidana korupsi,” tukasnya.
Sebab menurut dia pihak BKD tidak pernah melakukan pengusulan, untuk melakukan pemotongan atau pemberhentian sejumlah PNS yang telah melakukan tindak pidana. Justru terus melakukan pembiaran terhadap pembayaran gaji, ironisnya lagi bahkan gaji yang dibayarkan tersebut tidak pernah dilakukan pemotongan. Hingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara.
“Kita berharap agar penyidik konsisten dalam penanganan kasus ini, jangan ada tebang pilih,” tandasnya.
Kadir berharap agar penyidik yang menangani kasus ini bisa bekerja, secara profesional, serta menjunjung tinggi penegakan hukum yang adil.(mat)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top