Berita Kota Makassar | PDAM PHK Honorer Bergelar Sarjana
Headline

PDAM PHK Honorer Bergelar Sarjana

MAKASSAR, BKM — Ratusan pegawai honorer/tenaga kontrak di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar kini resah. Hal itu menyusul terbitnya surat edaran bernomor: 05/B.3b/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017.
SE tersebut ditandatangani Direktur Utama PDAM Haris Yasin Limpo. Berisi tentang permintaan kepada seluruh pegawai honorer (tenaga IKJP/tenaga kontrak) untuk mendaftarkan diri kembali. Mereka diminta menyerahkan berkas paling lambat, Senin (20/2).
Yang membuat resah para honorer tersebut, karena dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa PDAM hanya membutuhkan formasi staf pembaca meter dan teknisi kebocoran. Kualifikasi pendidikannya SMA atau sederajat.
Bagaimana dengan honorer yang berstatus sarjana dan staf administrasi? Mereka tak lagi diakomodir. Pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dilakukan terhadap tenaga kontrak bertitel sarjana.
Kepala Bagian Humas PDAM Kota Makassar Idris yang dikonfirmasi, kemarin tak menampik adanya surat edaran tersebut. Ia menjelaskan, perusahaan tempatnya bekerja rutin melakukan perpanjangan kontrak kepada seluruh pegawai honorer setiap 1 Maret pada tahun berjalan.
Hanya saja, untuk tahun ini perusahaan lebih fokus memperpanjang masa kontrak bagi pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SMA atau sederajat.
”Tenaga kontrak yang berlatar belakang pendidikan sarjana tidak lagi dapat mengikuti perpanjangan kontrak. Kecuali dengan melampirkan ijazah SMA dan sederajat,” jelas Idris.
Selain itu, pegawai honorer yang sebelumnya ditempatkan bertugas di bagian administrasi dan sejenisnya, nantinya akan diturunkan ke lapangan. Mereka bertugas melakukan pencatat meteran di rumah pelanggan ataupun bagian teknis kebocoran.
”Apa yang dilakukan ini hanya peremajaan saja. Memang tidak ada lagi perpanjangan kontrak pegawai yang sarjana, khususnya di bagian administrasi. Karena tahun ini kita lebih butuh pegawai untuk ditempatkan di bagian lapangan, seperti mencatat meter dan penggalian,” terang Idris lagi.
Direktur Umum PDAM Kota Makassar Irawan Abadi menyebut, saat ini tercatat ada 138 pegawai kontrak perusahaan. Dari jumlah itu, hampir sebagian besar bekerja di kantor. Sementara yang bertugas di lapangan masih sangat minim.
”Itulah alasan perusahaan tidak menambah pegawai kontrak yang bekerja dalam kantor. Mereka yang bertugas di bagian administrasi kita kurangi. Tapi fokus menambah tenaga kontrak yang ingin bekerja di lapangan,” jelas Irawan.
Sebenarnya, tambah Irawan, perusahaan tidak ingin mengurangi pegawai kontrak yang sudah bekerja. Namun dari hasil kajian beban kerja, tenaga lapangan sangat dibutuhkan. Khususnya untuk pembaca meter dan penggali. Karena itu, dia berharap pegawai kontrak yang saat saat ini bersedia untuk turun ke lapangan.
Selaku dirum, Irawan mengakui, lambannya pelayanan kepada pelanggan disebabkan minimnya pegawai lapangan. ”Kenapa pelayanan lambat? Karena tenaganya kurang. Apalagi kalau pegawai yang sudah duduk sebagai administrasi pasti susahmi diminta ke lapangan. Itumi dipertegas dalam kontrak. Tidak menutup kemungkinan kalau perempuan mau turun sebagai pembaca meteran, kontraknya diperpanjang per 1 Maret. Tukang parkir saja ada perempuan,” cetusnya.
Kebijakan direksi PDAM untuk melakukan efisiensi sudah disampaikan ke DPRD Makassar. Hanya saja, saat terjalin komunikasi antara dewan dan direksi PDAM, belum dijelaskan seperti apa efisiensi yang akan ditempuh.
”Baru-baru ini kami sudah bertemu untuk membicarakan program ke depan. Terutama mengatasi kebocoran pipa yang selama ini dialami PDAM. Untuk pemangkasan pegawai, saya tidak tahu. Karena mereka hanya bilang akan melakukan efisiensi,” ujar anggota Komisi B DPRD Makassar Basdir, Kamis (16/2).
Menurut legislator Partai Demokrat ini, pemangkasan pegawai bukanlah sebuah ide yang bagus. Juga tidak logis jika melakukan perampingan cukup besar dalam waktu bersamaan. Sebab jika hal itu ditempuh, akan timbul masalah baru. Salah satunya menambah pengangguran.
“Saya kira PHK itu tidak perlu. Toh PDAM utangnya sudah dilunasi. Bahkan anggarannya sudah ditambah oleh pemerintah pusat. Kalau ada yang mau dikurangi, itu gaji para direksi saja yang sangat besar atau jaspronya (jasa produksinya),” tegasnya.
Pernyataan Basdir senada dengan William, Sekretaris Komisi B. Dikatakan dia, jika direksi PDAM mengambil kebijakan memecat pegawai kontrak, apalagi yang berstatus sarjana, berarti mereka tak lagi punya pekerjaan. Harus ada langkah yang ditempuh, akan diapakan mereka.
”Pertanyaanya sekarang, apakah dengan memecat tenaga kontrak itu akan menjamin pendapatan dan kinerja perusahaan bisa membaik? Saran saya, tidak usah dipangkas. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja mereka. Karena penambahan anggaran sudah dilakukan,” imbuhnya.
Pernyataan berbeda disampaikan Hasanuddin Leo, Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar. Baginya, ‘memelihara’ pekerja yang tidak produktif, dan banyaknya jumlah pegawai akan menambah besar pengeluaran perusahaan
”Sebelumnya memang kami sudah minta dilakukan pengurangan, karena terlalu banyak. Bahkan saya sampaikan ke wali kota. Karena kalau mau diibaratkan, PDAM itu seperti sawah. Lahan yang seharusnya dikerja satu orang, ini sampai lima orang. Padahal hasilnya sama. Artinya, empat orang itu buang waktu dan anggaran,” tandasnya. (arf-ita/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top