Sulselbar

Bupati Jelaskan soal Pejabat Non Job

Kalatiku Paembonan

RANTEPAO, BKM — Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan, Selasa (14/2) memberikan penjelasan kepada anggota dewan terkait sejumlah pejabat yang non job dari dua kali pelantikan (4-15/2) lalu.
Sebelum dengar pendapat, Bupati Kalatiku melantik 605 lebih pejabat eselon tiga dan empat di Ruang Pola Kantor Bupati, termasuk 39 lurah.
Disela-sela pelantikan, halaman kantor bupati terjadi demo dengan menggelar spanduk mendukung mutasi pengisian Organisasi Peragkat Daerah (OPD) Toraja Utara.
Diwaktu bersamaan, DPRD Toraja Utara menerima aspirasi dari Forum Peduli Toraja Utara (FPTU) karena ditengarai mutasi dilakukan tidak melibatkan Baperjakat.
Padahal anggaran asesmen Rp 700 juta lebih juga tidak transparan sehingga dipertanyakan termasuk teguran dari Mendagri mengenai jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di isi pejabat lain, berbuntut online pengurusan KTP diputus.
Dihadapan para anggota dewan, Kalatiku mengakui menyikapi kritikan dan aspirasi yang berkembang dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan sangat penting ditegakkan keadilan dan kebenaran.
”Transparansi adalah kunci keberhasilan sehingga kita perlu bicara sesuai fakta bukan ilusi dan informasi sesat yang tidak jelas kebenarannya,” ujar Kalatiku.
Lelang jabatan, lanjut Kalatiku mekanisme dan prosedurnya sangat jelas selain ada ijin dari komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga pejabat yang ikut lelang dan asesmen tidak semua lulus, hanya tiga yang lolos sehingga bupati diberi kewenangan menentukan satu diantara tiga yang memenuhi syarat.
Adanya sinyaleman mutasi di Toraja Utara kuat intervensi tim sukses, dengan tegas ditepis Kalatiku. ”Memang tim sukses memberikan masukan tapi tidak serta merta diterima karena ada aturannya,” jelasnya.
Kalau tim yang tandatangani SK mutasi itu yang salah, tapi sepanjang memberikan masukan salahnya dimana karena itu saya pasang badan jika mutasi melanggar ASN.
Soal anggaran lelang jabatan Rp 700 juta lebih, sambung Kalatiku, kami pertanggungjawabkan sebab sangat jelas rinciannya perorang biayanya Rp.2.500.000, dan anggaran itupun akan diaudit inspektorat dan BPK.
Meski demikian, rencana pinjaman Pemkab Toraja Utara ke pusat Rp 300 milyar berubah menjadi Rp 200 milyar untu penyelesaian infrastruktur dalan kota Rantepao dan jalan penghubung antar kecamatan.
”Jika legislatif menilai tidak efektif, monggo kita tunda dan bicarakan sesuai aturan dan mekanisme,” jelas bupati. (gus/C).

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top