SKPD Curhat tak Punya Kantor – Berita Kota Makassar
Metro

SKPD Curhat tak Punya Kantor

MAKASSAR, BKM– Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah provinsi Sulsel curhat karena belum memiliki kantor hingga saat ini. SKPD yang tidak memiliki kantor adalah SKPD baru terbentuk berdasarkan aturan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
Salah satu SKPD yang belum memiliki kantor yakni Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk (KPSPP) dan Keluarga Berencana (KB) Sulsel.
Kepala Dinas KPSPP dan KB Sulsel, Lutfi Natsir mengatakan, pihaknya belum tahu akan berkantor dimana. Stafnya pun masih bertebaran dimana-mana. Ada yang masih berkantor di Biro Hukum, Pemberdayaan Perempuan, dan instansi lainnya.
“Staf saya masih berkantor di tempat lamanya. Mereka kadang diolok-olok sama rekan kerjanya. Mempertanyakan kenapa masih di tempat lama, ” katanya.
Namun, dia menegaskan, kendati belum memiliki kantor permanen, programnya di tahun 2017 tetap harus jalan.
Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, tahun ini akan fokus pada pemetaan penduduk di Sulsel. Selain itu, juga akan dilakukan pengendalian kuantitas penduduk.
Dia menjelaskan, tugas pemerintah provinsi adalah penyelenggara administrasi kependudukan, tapi pelaksana ada di kabupaten dan kota. Tugas fasilitasi yang akan di pemerintah provinsi kemudian diintegrasikan ke kabupaten kota.
“Kami lebih banyak mensupport karena kewenangan lebih banyak di kabupaten/kota. Sebagai OPD baru, kami lakukan dulu pemetaan tahun ini,” kata Lutfi.
Terkait data penduduk jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, kata Lutfi, pihaknya memang bertugas menyiapkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tetapi, data DP4 tersebut akan disandingkan dengan data Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, kemudian diverifikasi lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Pergerakan masyarakat tidak bisa dihalangi, tapi pendataan dan rekaman datanya harus tertib. Sekarang yang dihadapi, banyak yang pindah tapi tidak melapor. Nanti setelah ada event pesta demokrasi, baru protes kenapa tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.
Lutfi menuturkan, data kependudukan untuk skala provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, server tetap terintegrasi dengan kabupaten/kota.
“Kami tidak bisa mempublish data kependudukan, karena data kependudukan itu rahasia. Semua data kependudukan dari kabupaten kota sebagai pelaksana dikirim ke pusat melalui pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Selain pendataan penduduk, tambah Lutfi, Dinas KPSPP juga bertugas dalam pengendalian kuantitas penduduk. Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan beberapa program. Antara lain, pemetaan pengendalian penduduk, pemaduan, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengendalian peduduk dan keluarga berencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta melakukan analisis dampak kependudukan dan keluarga berencana tingkat provinsi. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top