Headline

Menjadi Bagian dari Rintisan Komputerisasi Samsat

IST RAT-Ketua KPRI Pedati Sejahtera Abdul Malik Ibrahim (kiri) bersama Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina saat berlangsung RAT.

LAYANAN pengurusan pajak di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) saat ini telah menggunakan sistem komputerisasi. Abdul Malik Ibrahim punya andil yang tak bisa dinafikan ketika program tersebut dirintis.

****

BISA dibayangkan bagaimana ribetnya ketika wajib pajak mengurus perpanjangan atau STNK baru di Samsat menggunakan sistem manual. Butuh waktu yang cukup lama. Bahkan bisa berhari-hari lamanya.
Sebagai orang yang bertugas di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel kala itu, Malik pernah mengalami betapa repotnya menangani pajak tanpa bantuan komputer. Ia bertugas di Samsat yang membawahi Makassar, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar. Cukup banyak wajib pajak yang mesti dilayaninya.
Diakui Malik, ia tak punya basic di ilmu perpajakan. Termasuk menghitung matematika. Beruntung, ia memiliki seorang teman yang cukup ahli di bidang ini. Namanya Akib Patta (mantan Bupati Selayar) dan Saeni Badawi (mantan wakil bupati Enrekang/almarhum).
”Saya alumni APBD. Terus terang waktu itu saya tidak punya ilmu tentang perpajakan dan matematika. Untung ada Pak Akib Patta dan Saeni Badawi. Waktu itu saya disuruh tangan tentang data perekonomian Sulsel. Ada juga kredit Bimas. Disuruh menghitung persentase. Pakai mesin hitung manual. Disitulah saya pertama belajar dari Pak Akib Patta,” tutur Malik.
Selain Akib Patta yang disebut sebagai ‘gurunya’, ada satu lagi nama lain dengan posisi serupa bagi Malik. Dia adalah Baso Amiruddin Maula. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulsel dan wali kota Makassar ini memiliki peran yang sangat berarti dalam perjalanan karir Malik.
Ketika Ahmad Amiruddin menjabat sebagai gubernur Sulsel dan Hakamuddin Djamal sebagai Kadispenda, mencuatlah gagasan baru dan menjadi sejarah dalam perjalanan perpajakan di daerah ini. Kala itu tahun 1989. Sistem komputerisasi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor mulai dirintis.
”Waktu itu Pak Hakamuddin Djamal tidak berani menyampaikan rencana ke Pak Gubernur. Khawatir jangan sampai tidak diterima. Maka disampaikanlah ke anggota dewan. Kemudian, anggota dewan meneruskannya ke Pak Gubernur. Akhirnya disetujui,” kenang Malik.
Langkah selanjutnya adalah melakukan studi banding. Malik menjadi salah seorang yang diutus. Tujuannya ke Jawa, minus Yogyakarta. Karena di sana sudah menerapkan sistem komputerisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor.
Setahun kemudian, tepatnya tahun 1990, sistem komputerisasi di Samsat diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Rudini. Itupun masih menggunakan komputer mini.
Malik kemudian mendapat kepercayaan sebagai Koordinator Pengolahan Data Elektronik (PDE). Ia sama-sama dengan Syamsuddin Umar. Namun, Syamsuddin yang aktif di dunia sepakbola kemudian dipanggil oleh PSSI. Ia diminta mengikuti pendidikan pelatihan di Brasil.
Di tahun 1996 hingga 2004, Malik merangkap jabatan sebagai kepala seksi (kasi) pajak. Selanjutnya dipercaya menjadi kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Majene. Membawahi Polewali, Mamuju dan Mamasa.
Namun, setelah ada pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, Malik kembali ke Dispenda Sulsel. Mei 2005 ia diamanahkan memimpin UPTD Pinrang hingga 2008.
Ketika Syahrul Yasin Limpo terpilih menjadi gubernur Sulsel periode pertama tahun 2008, Malik mendapat kepercayaan menduduki posisi Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pajak Dispenda. Setahun kemudian ada pemekaran UPTD. Malik dipindahkan menjadi kepala UPTD Maros, hingga akhirnya pensiun di tahun 2011.
Namun, Malik tak bisa berlama-lama beristirahat. Di tahun 2014, ia diminta untuk memimpin KPRI Pedati Sejahtera Dispenda Sulsel. Karena itu permintaan pengurus dan anggota koperasi, Malik tak bisa menolaknya.
Apalagi, Malik punya hubungan emosional dengan koperasi yang dirintis pada tahun 1990 itu. Kehadirannya diprakarsai oleh Baso Amiruddin Maula yang menjabat sebagai Kadispenda Sulsel. Jabatan Malik adalah sebagai Kasubdin Perencanaan. Dia masuk dalam tim untuk pembentukan koperasi ini.
”Kalau Pedati itu singkatan dari Pemerintah Daerah Tingkat Satu. Karena sebutan untuk provinsi waktu itu adalah pemerintah daerah tingkat satu. Karena terlalu panjang, maka disingkat menjadi Pedati. Jadilah namanya KPRI Pedati Sejahtera,” beber Malik.
Pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), 5 Februari 2017 lalu, Malik kembali mendapat kepercayaan memimpin koperasi ini untuk periode kedua. Pencapaian yang diraih KPRI Pedati Sejahtera mendapat apresiasi dari pembina koperasi yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Tautoto Tanaranggina.
Dalam rentang waktu tiga tahun, koperasi ini mencatat peningkatan modal yang cukup signifikan. Di tahun 2013 kekayaan koperasi baru mencapai Rp8,147 miliar. Pada tahun 2016 melonjak menjadi Rp16,786 miliar. Koperasi juga membukukan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp2,241 miliar.
“Sebagai pembina, saya melihat Koperasi Pedati Sejahtera mengalami kemajuan jika dilihat dari sisi permodalan atau assetnya. Ini patut kita syukuri,” kata Tautoto.
Dalam memberikan pelayanan kepada anggota, hingga saat ini masih mengandalkan dari modal sendiri tanpa meminjam dari pihak luar.
Hingga memasuki RAT ke-23, KPRI Pedati Sejahtera telah memiliki 656 orang anggota. Terdiri dari 442 orang anggota organik dan 214 orang non organik.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat penambahan anggota baru sebanyak 211 orang. Jumlah itu berasal dari unsur organik sebanyak 17 orang, tenaga outsourching 189 orang, dan non organik 5 orang.
Ada lima jenis usaha yang dikelola Koperasi Pedati Sejahtera tahun buku 2016. Masing-masing unit usaha simpan pinjam, pertokoan (barang campuran), foto copy, jasa tenaga kerja, dan layanan pembayaran online.
“Terjadi penambahan dua unit jenis usaha dari tahun sebelumnya. Mudah-mudah di tahun 2017 KPRI Pedati Sejahtera masih mendapat kepercayaan untuk menangani tenaga outsourcing Bapenda Sulsel,” kata Malik Ibrahim.
Dalam menjalankan misinya untuk mensejahterakan anggota, kata Malik Ibrahim, KPRI tahun 2016 telah menyalurkan dana berupa simpan pinjam sebesar Rp17.136.340.000, paket barang campuran sebesar Rp1.840.348.700, dan paket sembako bulan Ramadan senilai Rp190 juta.
Setelah terpilih untuk kedua kalinya, Malik langsung menelorkan program baru. Ia menurunkan bunga kredit, dari sebelumnya 1,5 persen menjadi 1 persen.
Ada satu hal yang tak pernah berubah pada diri Malik, baik ketika masih aktif menjadi PNS maupun setelah pensiun. Ia selalu menempatkan keluarga menjadi nomor satu.
Dari lima orang anak buah pernikahannya dengan Tati Razak, Malik telah mendapatkan delapan orang cucu. Diapun selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk memperlakukan mertua seperti orangtuanya sendiri.
Pencapaian yang diraihnya juga tidak terlepas dari keseharian Malik. Oleh rekan-rekannya, ia disebutkan tak pernah marah.
”Teman-teman ngomong seperti itu. Sesulit apapun masalah, tidak usah marah. Menegur bisa dilakukan dengan cara lain. Saya banyak belajar dari Pak Akib Patta dan Amiruddin Maula. Sementara untuk perkembangan koperasi, tidak terlepas dari peran aktif pembina (Kepala Bapenda Tautoto Tanaranggina),” terang Malik.
Nama Abdul Malik Ibrahim sepertinya telah memberi arti khusus dalam perjalanan hidupnya. Karena siapa sangka, Malik bukanlah namanya ketika masih duduk di bangku SD Jongaya. Orang tua memberinya nama Bunta.
Terinspirasi oleh kebesaran nama KH Abd Malik Ibrahim dari Jawa Timur, Bunta kemudian mengubah namanya. Itu dilakukannya ketika lulus dari SD dan hendak masuk SMP. Abd Malik Ibrahim menjadi namanya sejak SMP hingga sekarang. Namun, nama Bunta tetap melekat di kalangan orang-orang terdekatnya. (rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top