Bupati: Proses Pejabat Tersangkut Hukum – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Bupati: Proses Pejabat Tersangkut Hukum

LUTIM, BKM — Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler meminta aparat penegak hukum memproses siapa pun pejabata yang dinilai tidak taat dengan aturan.
“Saya selalu merespon dan bahkan meminta kepada pihak Kepolisian maupun Kejaksaan untuk mengusut pejabatan saya yang terbukti atau bermain – main dengan hukum yang ada,” ujar Husler Husler saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (10/2) kemarin.
Menurutnya, pejabat yang bermain-main dengan hukum dinilainya tidak sejalan dengan harapan pemerintah pusat dan Pemkab secara dalam rangka pemberantasan kasus korupsi.
“Kalau ada pejabat yang tidak taat hukum, itu artinya dia tidak sejalan dan tidak ingin mensukseskan program Pemerintah dan hanya mementikan kepentingannya. Oleh karena itu, sekali lagi, kami meminta agar penegak hukum memproses pejabat tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, dirinya bersama dengan Wakil Bupati, Irwan Bachri Syam saat ini tengah fokus memikirkan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerah Bumi Batara Guru dan bukan kepentingan individu.
“Kami diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin daerah ini sehingga amanah rakyat tersebut akan kami emban untuk bagaimana rakyat kami bisa sejahtera. Disisi lain jika ada pejabat yang bermain – main dengan hukum itu artinya dia tidak sejalan,” ungkapnya.
Sebelumnya, penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Luwu Timur telah menetapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), La Besse dan pihak rekanan dari CV Arta Global Medika (AGM), Agus Setiawan menjadi tersangka.
Keduanya ditetapkan menjadi tersangka karena penyidik menganggap terbukti melakukan dugaan Pungutan Liar (Pungli) senilai Rp23 ribu per orang terkait pengecekan golongan darah dan pembuatan ID Card siswa dan guru serta pegawai.
Sementara itu, Ketua tim Sapu Bersih (Saber) Pungli, Kompol Armin Anwar sebelumnya mengatakan, tersangka telah dijerat pasal 5, 11, dan 12 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.
“Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar,” ungkap Armin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala (Waka) Polres Luwu Timur. (alp/C)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top