Sulselbar

Pelayanan Disdukcapil Tetap Normal

PAREPARE, BKM — Penahanan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Amran Ambar di lapas II B titipan oleh kejaksaan terkait kasus gerobak jilid kedua saat menjabat Dinas Perindagkop & UKM era Wali Kota Sjamsu Alam.Meski ditahan tapi tidak mempengaruhi pelayanan masyarakat untuk membuat E-KTP, KK, Akta kelahiran di kantor Disdukcapil Kota Parepare.
Sekretaris Disdukcapil Kota Parepare, Hj Ninie kepada wartawan melalui ponselnya menjelaskan pelayanan tetap normal tanpa mempengaruhi pelayanan,
“Sekarang ini pelayanan kami tetap lancar melayani masyarakat tanpa mempengaruhi penahanan kepala dinas kami,”tuturnya.
Kalaupun ada yang ditanda tangani seperti KK dan akta kelahiran atau kematian, maka pihaknya akan mendatangi kadis di Lapas untuk menanda tangani berkas agar tidak memperngaruhi pelayanan tersebut.
”Jika ada berkas yang mau ditanda tangani maka kami bawakan berkas ke Lapas untuk ditanda tangani,.”katanya.
Terpisah, Gusti Firmanysah, Kuasa hukum Amran Ambar sudah bermohon ke jaksaan untuk penagguhan terhadap klienya agar tetap menjalankan tugasnya sebagai kadis Disdukcapil tanpa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,”jadi kami sudah minta penangguhan penahanan, itu tergantung kejari Parepare, “teranganya.
Gusti menyesalkan ditahanya Amran Ambar, sebagai pejabat di kota ini, mestinya pihak kejaksaan memberikan kebijakan atas klienya tetap melaksanan tugas yang diembangnya,”semoga tahanan terhadap klien kami bukan suruan atau titipan oknum tertentu, kalau murni persoalan hukum itu tidak dipermasalahkan,”jelasnya.
Gusti menjelaskan, klienya hanya persoalan keterlibatan tanda-tangan, padahal masih banyak yang berwewenang yang perlu ditahan termasuk ketua koperasi dan pejabat lainnya dilingkup provinsi dan kementerian koperasi.
Pihak kejaksaan, kasi Pidsus, Hasbi Saleh menjelaskan bahwa sesuai prosedur, maka kejakasaan punya diskresi untuk menahan tersangka, tidak ada unsur tertentu atau yang selama ini muncul opini bahwa adanya dikriminalisasi.
Padahal, yang mengatakan kerugian negara itu sesuai hasil LHP BPKP RI, bukan kejaksaan. ”Setelah kami cermati, sudah memenuhi unsur pidananya, dan kami berhak menahan sesuai aturan berlaku.”tuturnya singkat. (smr/C)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top