Metro

Dinas PPPA Tangani 1.886 Kasus

MAKASSAR, BKM — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, telah menangani sebanyak 1.886 kasus perempuan di tahun 2016 lalu. Kasus-kasus tersebut didominasi eksploitasi, penelantaran, seksual, dan kekerasan fisik.
Dari kasus-kasus yang ditangani tersebut, sekitar 80 persen berhasil diselesaikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, Andi Murlina mengatakan, 20 persen kasus yang belum selesai hingga saat ini masih ditangani.
Dari tahun ke tahun, jelas dia, penanganan kasus yang dilakukan SKPD terkait bukan sebatas maraknya terjadi kasus, namun karena semakin tinggi kesadaran masyarakat utamanya perempuan yang mengalami tindak kekerasan untuk melaporkan persoalan yang dihadapi.
Lebih jauh, Andi Murlina mengatakan, ada beberapa program prioritas telah disusun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, ada program peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga.
“Dinas PPPA Sulsel memiliki beberapa bidang. Antara lain bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, bidang Perlindungan Perempuan, dan bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,” kata Andi Murlina, Jumat (10/2).
Ia menjelaskan, isu pemenuhan hak dan perlindungan anak sifatnya lintas sektor. Sehingga, dalam penanganan masalah-masalah anak, beberapa OPD harus bersinergi. Diantaranya, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, perlu juga diperhatikan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota yang harus mensinergikan layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Setiap kabupaten/kota sudah seharusnya menempatkan isu anak menjadi isu prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Menurut Andi Murlina, penanganan kekerasan terhadap anak dilakukan secara berjenjang. Untuk Dinas PPPA mempunyai tugas di layanan pengaduan, konseling, dan layanan bantuan hukum. Adapun untuk layanan medis, dilakukan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
“Untuk layanan penegakan hukum, dilakukan aparat penegak hukum yang didampingi oleh petugas pendamping layanan rujukan,” lanjutnya.
Andi Murlina menambahkan, untuk upaya pencegahan KDRT terhadap perempuan, Dinas PPPA bersama lembaga pemerhati perempuan dan anak, terus menerus melakukan upaya penyadaran hak-hak perlindungan perempuan. Melalui gerakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, organisasi dan lembaga pemberdayaan perempuan telah melakukan upaya pencegahan dan akan dilanjutkan lebih intensif di tahun 2017 ini. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top