Jaksa Tahan Kadis Dukcapil Parepare – Berita Kota Makassar
Headline

Jaksa Tahan Kadis Dukcapil Parepare

PAREPARE, BKM — Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, H Amran Ambar resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis sore (9/2). Penahanannya dilakukan Ia bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muh Suaib dan bendahara Koperasi Cempaka Raya, Gazali Tahir Parenta.
Penahanan Amran Ambar dilakukan terkait kasus pengadaan gerobak tahap kedua tahun anggaran 2013. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecim (Kadis Perindagkop dan UKM) Kota Parepare di era Wali Kota Sjamsu Alam.
Sebelumnya, Amran sudah pernah diproses dalam kasus pengadaan gerobak tahap I. Dana kegiatan ini bersumber dari APBN pada Kementerian Koperasi tahun anggaran 2012.
Saat itu kasusnya ditangani kejaksaan, namun dinyatakan masih belum cukup bukti. Setelah ditangani Polres Parepare, Amran tak lagi bisa lolos dari jerat hukum. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp425 juta, sesuai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI Provinsi Sulsel.
Ketiganya ditahan setelah polisi melakukan penyerahan tahap dua ke kejaksaan, kemarin. Berkasnya dinyatakan lengkap. Bripda M Syukri bersama timnya yang menyerahkan berkas tersebut.
Tampak Amran Ambar didampingi penasihat hukumnya Gusti Firmansyah. Ia mengenakan baju dinas berwarna putih bersama PPK Muh Suaib. Sementara bendahara Koperasi Cempaka Raya, Gazali Tahir Parenta berpakaian batik. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya kemudian dititip di Lapas Parepare.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Parepare, Hasbi Saleh menjelaskan, ketiga tersangka dinyatakan melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
Menurut Hasbi, untuk pengadaan gerobak tahap dua dialokasikan anggaran Rp750 juta dalam APBN Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Koperasi. Penyidik kepolisian menemukan adanya indikasi dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp375 juta untuk pengadaan gerobak yang diduga sebagian fiktif. Rp50 juta berupa uang tunai yang masuk di rekening koperasi diduga diselewengkan.
Kuasa hukum Amran Ambar, Gusti Firmansyah, berkeyakinan kalau kasus ini merupakan kriminalisasi terhadap kliennya. “Bantuan sosial itu dari kementerian ditujukan ke koperasi. Koperasi bermohon langsung ke pusat. Oleh karena pusat meminta rekomendasi, sebagai pelayan (kepala dinas), klien saya membuat rekomendasi ke provinsi. Selanjutnya provinsi kirim ke pusat,” jelas Gusti. (smr/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top