Anggaran Pilwali Masih Simpang Siur – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Anggaran Pilwali Masih Simpang Siur

MAKASSAR, BKM–Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar masih setahun lebih. Namun, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mulai mempersiapkan diri menyongsong pesta demokrasi tersebut.
Komisioner KPU Makassar Divisi Data dan Program, Rahma Saiyed mengatakan, kendati sejauh ini belum ada tahapan yang jelas, namun KPU Makassar tetap mempersiapkan diri.
Salah satunya, mulai menghitung-hitung dan mengusulkan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk Pilwali nanti. Rahma mengemukakan, 2017 ini, anggaran yang sudah pasti akan dicairkan sebesar Rp19 miliar. “KPU Makassar sudah diminta untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya atau RAB, ” kata Rahma, Kamis (9/2).
Yang menjadi persoalan ketika KPU menanyakan item-item apa saja yang disetujui untuk peruntukan anggaran sebesar Rp19 miliar itu, Pemkot Makassar tidak memberi penjelasan secara rinci. “Bagian Keuangan dan Kesbangpol Makassar saling tuding, sehingga KPU Makassar kesulitan. Dan sampai saat ini pun, belum ada kepastian jumlah anggaran yang disetujui, ” ungkapnya.
Usulan KPU sesuai proposal yang diajukan adalah sebesar Rp65 miliar. Namun, ada juga informasi jika alokasi untuk itu sebesar Rp40 miliar. “Itu menurut Kesbangpol, ” katanya.
Dia melanjutkan, Kesbangpol Makassar merupakan instansi terkait yang melakukan verifikasi anggaran Pilwalkot dan yang merekomendasikan pencairannya.
“Dan semua itu baru ada kepastiannya setelah disepakati naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, ” jelasnya.Lalu, lanjutnya, ada lagi persoalan baru.
Ada dana yang diusulkan sebesar Rp2,4 miliar untuk pembangunan media centre KPU Makassar. Ternyata, dana itu minta dimasukkan dalam anggaran Pilwlai lalu, yang jadi kendala adalah bila Kesbangpol hanya memberikan KPU anggaran sebesar Rp40 miliar dan didalamnya sudah termasuk Rp2,4 miliar, maka dana untuk membiayai Pilwalkot tidak cukup. “Artinya anggaran untuk Pilwali sisa Rp37,6 miliar. Masalah lain, lanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nanti susah dibuat karena KPU seolah-olah dipaksa untuk membuat LPJ yang tidak sesuai peruntukannya. “Padahal anggaran yang sudah diusulkan itu, sudah ada memangmi peruntukannya masing-masing,”kata Rahma.
Usulan KPU sesuai proposal senilai Rp65 miliar diperuntukkan berbagai program dan kebutuhan KPU. Diantaranya, honor penyelenggara KPPS, PPS, PPK, petugas pemutakhiran, biaya-biaya pelaksanaan Pilwalkot berbasis e-voting, dan masih banyak lagi.
Menurut Rahma, jika anggaran yang diberikan KPU hanya sebesar Rp40 miliar berdasarkan usulan Kesbangpol, alasannya karena dana yang dipakai KPU Makassar adalah dana milik Pemerintah Kota Makassar dan harus merujuk Perwali.
“Dan alasan yang lain adalah, begituji juga dulu anggarannya Pilwali 2013 bedeng, ” pungkasnya. (rhm/rif)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top