Pilkara Gagal, Camat Diganti – Berita Kota Makassar
Headline

Pilkara Gagal, Camat Diganti

MAKASSAR, BKM — Pemilihan ketua rukun tetangga dan rukun warga (pilkara) serentak 26 Februari mendatang tidak boleh gagal. Jika itu terjadi, maka konsekwensinya camat diganti.
Alasannya, para camat memiliki andil dan peran yang cukup besar dalam mendukung sukses tidaknya perhelatan demokrasi ini. Khususnya dalam hal pendataan dan verifikasi wajib pilih di tiap kelurahan.
Mengetahui masih banyak kecamatan yang belum merampungkan data wajib pilih di wilayahnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Diapun menginstruksikan kepada seluruh jajarannya itu untuk serius melaksanakan setiap proses pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW.
“Tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW ini. Saya akan segera koordinasikan kembali ke seluruh camat dan lurah. Ini harus ditekan terus,” kata Danny di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) di Hotel Four Point by Sheraton, Rabu (8/2).
Dalam waktu dekat di minggu ini, kata Danny, seluruh camat dan lurah dikumpulkan. Mereka akan dimintai penjelasan untuk mengetahui sejauhmana kesiapan, kendala, dan tanggung jawab masing-masing dalam membantu menyukseskan pilkara.
“Kalau ada kecamatan yang belum mengumpulkan data wajib pilihnya hingga batas waktu yang ditentukan, berarti itu camat gagal. Ya, kalau gagal berarti harus diganti,” cetusnya.
Di saat proses pilkara memasuki tahapan verifikasi data wajib pilih, muncul suara dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan Laode Arumahi. Ia menilai, pilkara serentak yang dilaksanakan Pemkot Makassar terkesan tidak mengedepankan musyawarah dalam berdemokrasi. Khususnya untuk mencari pemimpin di tingkat RT dan RW.
Pemerintah kota, kata Arumahi, lebih mengedepankan sebutan kata pemilihan ketua RT dan RW. Bukan kata musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. Padahal dalam pelaksanaannya, pemilihan ketua RT dan RW tidak masuk kategori pemilu.
”Tidak tepat kalau disebut dengan pemilihan. Karena dalam pemilihan itu ada kalah dan menang. Masa’ di tingkat bawah sudah harus diperhadapkan dengan pemilihan yang ada kalah dan menang. Itu bisa memecah belah warga,” kata mantan wartawan ini, kemarin.
Menurut Arumahi, harusnya yang lebih ditonjolkan dalam proses ini adalah musyawarah pemilihan. Karena semangat demokrasi tumbuh dari bawah.
”Pemilihan ketua RT dan RW ini bukan rezim pemilu, dimana harus mengedepankan musyawarah seperti dengan mempromosikan beberapa calon untuk mengetahui atau mencari persetujuan warga setempat. Pemilihan ketua RT dan RW yang tidak mengedepankan sebutan musyawarah pemilihan ketua RT dan RW rawan memecah belah kerukunan masyarakat,” tandas Arumahi.
Selain itu, dia juga menilai pelaksanaan pemilihan untuk mencari ketua RT dan RW bertentangan pada regulasi yang ada. Seperti dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 72 Tahun 2016 yang tidak bersinergi dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001.
“Hal yang dinilai melabrak, yaitu dalam Perda Nomor 41 Tahun 2001 pasal 12 mengatur syarat pencalonan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindakan kejahatan. Sedangkan dalam perwali tidak masuk persyaratan itu. Kalau perwali dan perda itu bertentangan, berarti perwali yang harus mengalah. Tidak boleh perwali mengalahkan perda,” tandasnya.
Anggota DPRD Kota Makassar juga masih tetap pada pendiriannya. Mereka ingin dilakukan revisi terhadap Perwali nomor 72 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW dan RT sebelum hari H.
Wakil Ketua Komisi A Susuman Halim, mengatakan memang ada ada beberapa revisi yang perlu dilakukan. ”Dalam perda sudah jelas mekanisme pemilihannya hingga sanksi yang diberikan jika ada pelanggaran yang terjadi,” ujarnya, kemarin.
Legislator Partai Demokrat ini tak menampik akan adanya indikasi terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Termasuk jika muncul sengketa dari hasil pilkara.
Anggota Komisi A Mesyakh Raimon Rantepadang, mengakui masih adanya kontroversi yang timbul dalam perwali hasil revisi. Menurut ketua fraksi PDIP ini, selaku orang yang bertanggung jawab merukunkan warga setempat, ketua RT ataupun ketua RW tidak boleh masuk dalam pusaran kepentingan. Apalagi sampai menimbulkan perpecahan. Bahkan dibawa sampai ke ranah hukum. (arf-ita/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top