Kemenpolhukam Bahas Batas Wilayah Matra-Donggala – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Kemenpolhukam Bahas Batas Wilayah Matra-Donggala

MAMUJU, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar menggelar pertemuan guna membahas masalah tapal batas di Kabupaten Mamuju Utara (Matra). Pertemuan ini sebagai tindak lanjut konflik tapal batas daerah adminstrasi Kabupaten Matra (Sulbar) dan Kabupaten Donggala (Sulteng).
Juga, konflik lahan antara PT Unggul Widya Teknologi Lestari dengan kelompok masyaraat di Kabupaten Mamuju Utara. Pemprov Sulbar membahas permasalahan tersebut dengan menggelar rapat koordinasi bersama pihak dari Kemenpolhukam.
Pertemuan penyelesaian tapal batas tersebut dipimpin langsung Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu di ruang pertemuan lantai 3 kantor gubernur Sulbar, Selasa (7/2). Permasalahan tapal batas tersebut mengemuka pada saat kunjungan kerja Gubernur Carlo B Tewu di Kabupaten Matra beberapa waktu lalu.
Dimana pada saat itu, Bupati Matra, Agus Ambo Djiwa yang mengemukakan permasalahan tersebut sudah yang sudah terjadi sekitar 10 tahun. Namun hingga saat ini belum terselesaikan.
Carlo B Tewu pada pertemuan tersebut menyampaikan, dengan kehadiran tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI ke Sulawesi Barat, output dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesimpulan bersama yang akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR, sehingga segera membentuk Satgas.
”Kita berharap semuanya bisa terselesaikan agar pembangunan Sulbar dan Sulteng tidak terhambat. Kalau pemerintah pusat sudah turun, pasti bisa terselesaikan. Itu adalah harapan kami,” tandas Carlo.
Perwakilan dari Kemenpolhukam, Bambang Sugeng mengemukakan, garis batas antara Provinsi Sulbar dan Sulteng di Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Donggala telah ditegaskan dengan keputusan Mendagri Nomor 52 tahun 1991 yang secara jelas juga mencantumkan titik koordinat dan telah dilakukan pemasangan tapal batas.
Namun, sampai saat ini Permendagri tersebut tidak diimplementasikan, sehingga menimbulkan konflik. ”Terkait konflik tersebut, kami mengapresiasi Forkopimda Sulteng dan Sulbar karena telah melakukan upaya-upaya pencegahan konflik yang disebabkan permasalahan batas daerah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara,” kata Bambang Sugeng.
Pada kesempatan tersebut juga dikemukakan, untuk batas Sulbar-Sulteng yang bermasalah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah Desa Ngovi dan Desa Mbulava (bentukan Kabupaten Donggala) berada kurang lebih 10 kilometer masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat menyeberangi PBU 17, PBU 18 dan PBU 19.
Selain itu, juga terdapat patok batas Provinsi Sulbar dan Provinsi Sulteng yang terdekat adalah PBU 18. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin antara lain, pemerintah daerah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada Kemendagri tentang batas/ruas wilayah administratif. Pemerintah daerah sepakat Mendagri segera melakukan penyelesaian dengan Pemprov Sulteng, Pemprov Sulbar, Pemkab Donggala, dan Pemkab Mamuju Utara dan melaporkan hasilnya kepada Kemenkopolhukam paling lambat 25 Februari 2017, aparat keamanan (TNI/Polri) bersama pemerintah daerah melakukan keamanan dan meningkatkan deteksi dini dimasing-masing wilayah sehingga tidak terjadi konflik terbuka di masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin, perwakilan Kemenpolhukam, Bambang Sugeng, perwakilan Kemendagri, Suci Handriani, Asisten I Pemprov Sulteng, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Nandang, Bupati Matra, Agus Ambo Djiwa, para perwakilan dari Kabupaten Mamuju Utara (Matra) dan Kabupaten Donggala serta para OPD Provinsi Sulbar. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top