Sulselbar

Dewan Tolak RKS Pemkab-BPJS

Abd Haris Umar

SINJAI, BKM — DPRD Kabupaten Sinjai belum menyetujui Rencana Kerjasama (RKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun 2017.
Dewan beralasan masih terlalu banyaknya keluhan warga dan tidak bisa ditangani oleh pihak BPJS terkait pelayanan kesehatan. ” Terlalu banyak saudara-saudara kita yang memilih terbaring di rumahnya ketimbang berobat di rumah sakit dan puskesmas karena mereka tak mampu bayar biaya mahal,” ujar Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar belum lama ini
Sejumlah warga yang ditemui terutama warga kurang mampu. Diungkapkan bahwa di Sinjai masih banyak warga yang cukup untuk biaya makan minumnya tapi tidak cukup untuk biaya berobat.
Selain itu banyak pula warga yang selayaknya mendapat kartu BPJS tapi tidak dapat. Warga yang seharusnya tidak layak mendapat kartu karena sudah mapan tapi masih tetap mendapat kartu BPJS.
“Penyebabnya karena ada kesalahan pendataan petugas yang tidak objektif. Nah, inilah yang harus dibenahi sebelum diberlakukan kembali,” tandas politisi Partai Demokrat Sinjai ini.
Dia menawarkan kepada BPJS, Pemkab Sinjai dan pemerintah pusat agar memberi kelonggaran pemerintah setempat mengalokasikan APBD membiayai kesehatan warga Sinjai.
Sebelumnya Bupati Sinjai Sabirin Yahya berencana memperpanjang kerjasama dengan BPJS. Alasannya, karena jika ada warganya yang dirujuk ke RSUD Makassar tidak ada yang bisa terima sebab RS di Makassar umumnya hanya menerima rujukan pengguna BPJS KIS dan mandiri kesehatan. (din/D)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top