Metro

Agus Desak Atur Regulasi Taksi Online

MAKASSAR, BKM — Kehadiran berbagai kebijakan terkait transportasi di daerah ini menimbulkan gejolak. Terutama di kalangan sopir taksi konvensional dan petepete karena dinilai merugikan profesi mereka. Kehadiran taksi online, Bus Rapid Transport (BRT), maupun petepete smart dianggap mengancam mata pencaharian mereka. Akibatnya, mereka menggelar aksi demonstrasi dua hari lalu.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang angkat bicara terkait persoalan itu.
Khusus terkait taksi online, Wakil Agus
meminta agar pemerintah pusat secepatnya mengatur regulasi mengenai taksi online. Protes terhadap taksi online tidak hanya terjadi di Sulsel, tetapi secara nasional.
“Taksi online ini permasalahan secara nasional. Sekarang tinggal mengaturnya, dengan tidak mengurangi ruang gerak taksi yang perusahaan-perusahaan ini, karena mereka lebih duluan,” kata Agus, saat dimintai tanggapan mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan sopir taksi konvensional, Selasa (7/2).
Ia mengatakan, setelah mengatur masalah regulasi, tinggal meminta agar taksi konvensional memperbaiki pelayanan. Taksi online tidak bisa dibendung, karena telah menjadi kebutuhan pasar.
“Gejalanya memang seperti ini. Taksi online sudah menjadi kebutuhan pasar. Kita berharap, pemerintah pusat secepatnya memberikan solusi terkait masalah ini,” ujarnya.
Terkait pengoperasian alat transportasi massal Bus Rapid Trans (BRT) di Kawasan Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar (Mamminasata) yang juga diprotes sopir pete-pete, Agus menjelaskan, alat transportasi massal memang dibutuhkan oleh kota yang penduduknya semakin banyak. Ia berjanji, akan tetap memperhatikan pete-pete yang selama ini menjadi alat transportasi warga.
“Tinggal pengaturannya saja. Kami harap, pemerintah kota mencarikan solusi. Nanti diatur, karena ini persoalan trayek,” terangnya.
Terpisah, anggota DPRD Makassar menjadwalkan pekan depan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak terkait termasud melibatkan pemilik petepete.
Dewan bahkan telah menyurati melalui Humas untuk mengagendakan termasuk memanggil Dinas Perhubungan Kota Makassar. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Susuman Halim.
Legislator Fraksi Demokrat ini mengaku berada di pihak sopir angkutan petepete. Sebab menurutnya, nasib dan kelangsungan hidup para sopir petepete dan keluarga mereka harus difikirkan. Sebab tidak bisa dinafikkan bahwa dengan munculnya angkutan aplikasi online keberadaan mereka tidak lagi dilirik masyarakat.
“Transportasi berbasis online memang perlu ditertibkan karena tidak dipenuhi persaratan. Seperti mengenai legalitas pengoperasian yang belum memenuhi prosedural izin, selain itu angkutan aplikasi online juga tidak memiliki kantor tetap sebagai suatu badan usaha,” katanya.
Sehari sebelumnya, Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Makassar melakukan aksi mogok massal. Mereka menuntut hadirnya beberapa angkutan umum di Kota Makassar, salah satunya angkutan berbasis online yang dinilai mematikan sopir pete-pete dan taksi konvensional.
Ketua Organda Makassar, Sainal Abidin, mengatakan, hadirnya aplikasi angkutan umum berbasis online membuat angkot kesulitan mendapatkan penumpang. Ia menyebut, di Makassar jumlahnya telah mencapai dua ribu unit. Selain itu, angkutan berbasis online juga membuat persaingan tidak sehat dengan memasang tarif yang tidak normal.
“Kami menuntut agar pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk menangani aplikasi online yang semakin menjamur,” tegasnya. (rhm-ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top