Politik

Senator Sulsel Minta Polri Kaji Ulang Jenis Pungutan Ranmor

IST BERSAMA--Senator Asal Sulsel yang juga Ketua Komite IV DPD RI Dr Ajiep Padindang (kanan) bersama Kabareskrim Polri Irjen (Pol) Ari Dono Sukmanto (tengah) usai rapat evaluasi penerimaan negara bukan pajak, Senin (6/2).

MAKASSAR, BKM–Komite IV DPD RI dalam rapatnya bersama Kapolri yang diwakili Kabareskrim Irjen (Pol) Ari Dono Sukmanto mengevaluasi penerimaan negara bukan pajak ( PNBK), yang dinilai banyak memberatkan masyarakat bahkan memicu demo diberbagai tempat, termasuk yang berlangsung di Makassar dan Maros. Rapat yang dipimpin Senator asal Sulsel Dr Ajiep Padindang digelar Senin (6/2). “Saya langsung teruskan tuntutan Organda Makassar, tentang biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (Ranmor) terkait pungutan polisi,” ujar Ajiep Padindang, Senin kemarin.
Ajiep yang tak lain adalah Ketua Komite IV DPD RI ini menilai aturan tersebut sangat lemah sehingga memungkinkan semua lembaga pemerintah mengatur tarif dengan kurang memperhitungkan daya beli masyarakat sekarang ini.
Sesuai UU PNBP No 20 Tahun 1997 dan PP no 60 Tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas PNBP di Kepolisian yang berlaku efektif 6 Januari 2017, namun pihak kepolisian, menganggap bahwa tarif tersebut sudah dikaji dengan cermat, namun anggota Komite IV DPD RI, minta dikaji ulang sebab masih dinilai oleh pengguna jasa kendaraan bermotor sangat memberatkan, terutama kendaraan utk angkutan umum. ” Mestinya ada perbedaan antara kendaraan bermotor pribadi dan untuk angkutan umum,” kata Ajiep Padindang.
Untuk itu, Komite IV DPD RI meminta kepolisian untuk mengkaji kewajiban penyetoran bagi Perusahaan Penyedia Jasa keamanan yang dinilai juga memberatkan, terutama untuk Calon Satpam.
Selain rapat bersama Polri, juga hadir pejabat dari Kemenkumham, Kemenhub, Kemen Agraria/ATR, Kementerian ESDM, Kemeninfokom. (rif)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top