Headline

Legislator Tolak Angkutan Online

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota diminta untuk bersikap tegas. Angkutan umum yang menggunakan aplikasi online yang beroperasi di daerah ini harus segera ditutup.
Hal itu disampaikan Syamsuddin Karlos, anggota DPRD Sulsel usai menerima raturan sopir angkutan umum yang menggelar aksi demo di gedung dewan, Senin (6/2).
Legislator PAN Sulsel ini menyebut, transportasi angkutan penumpang umum roda empat tersebut tidak mengantongi izin operasi. Juga tidak membayar pajak. Sementara angkutan umum konvensional memiliki kewajiban membayar pajak.
”Kami akan meminta pemerintah untuk memblokir transportasi yang menggunakan aplikasi online. Karena mereka tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, transportasi online juga tidak membayar pajak,” ujar Karlos.
Mantan wakil ketua DPRD Jeneponto ini berjanji, aspirasi para sopir akan diteruskan ke Kementerian Perhubungan, DPR RI serta institusi terkait. Akun moda transportasi aplikasi online harus secepatnya diblokir.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Makassar, Mario Said mengaku belum bisa mengambil sikap terkait tuntutan para sopir yang tergabung dalam Organda (Organisasi Angkutan Darat).
”Kalau untuk taksi online, itu ranahnya provinsi (Dishub Sulsel). Kami sudah menggelar pertemuan dengan pihak kepolisian. Juga mengkoordinasikannya dengan pemprov dan Dishub Sulsel. Ada surat yang ditandatangani gubernur dan meminta untuk memblokir. Namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Kominfo,” jelas Mario.
Ia juga menyinggung tuntutan lain yang disuarakan para sopir. Yakni soal kenaikan pembayaran pajak Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
”Kalau untuk pembayaran pajak kendaraan, sebenarnya kita sudah mengundang Organda. Juga menyampaikan ke provinsi, karena itu ranahnya. Dalam rapat diputuskan, Organda mengajukan keberatan atas kenaikan tersebut kepada gubernur. Namun ditolak, dengan alasan ini aturan dari pusat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” terang Kadishub.
Untuk keberadaan BRT (Bus Rapid Transit) dan haltenya, Mario berdalih pihaknya tidak dilibatkan. Baik dalam penambahan koridor maupun halte.
”Untuk penambahan koridor BRT dan halte yang juga dipersoalkan sopir, itu ranahnya provinsi. Soal petepete smart yang mereka tolak, kami masih dalam tahap penyempurnaan. Belum kita sampaikan karena masih digodok,” tandasnya.
Mengenai legalitas petepete smart, Mario Said berharap tidak senasib dengan proyek mobil toko (moko). ”Mudah-mudahan petepete smart bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua Organda Makassar, Saenal Abidin yang memimpin aksi, mengatakan demo ini sebagai lanjutan dari unjuk rasa komunitas angkutan umum se-Mamminasata yang berlangsung bulan Oktober 2016 lalu. Sebab hingga saat ini belum ada realisasi dari tuntutan mereka. Padahal, Kemenkominfo telah disurati oleh Organda dan Pemprov Sulsel bulan November 2016.
“Ini adalah aksi unjuk rasa atas bentuk kekecewaan kami karena belum adanya umpan balik dari pemerintah pusat. Kita sudah menyurat terkait penolakan terhadap angkutan online, namun tidak ada jawaban sama sekali,” katanya ketika berorasi di gedung DPRD Makassar, Senin (6/2).
Karenanya, mereka memberi batas waktu selama satu hari kepada Pemkot Makassar untuk memberi tanggapan atas tuntutan para sopir tersebut.
Salah seorang perwakilan sopir mendesak dewan dan pemkot untuk serius menanggapi aspirasi mereka. Jika dalam tempo seminggu ke depan tidak ada respons positif, mereka mengancam akan berbuat anarkis. Salah satunya menghancurkan sendiri armadanya.
”Jika seminggu tidak ada realisasi, yakin saja saya dan semua teman-teman yang hadir akan menghalalkan darah kami untuk urusan ini,” teriaknya diikuti sopir lainnya.
Mendengar hal itu, anggota komisi D DPRD Makassar Susuman Halim berjanji untuk mengakomodir tuntutan tersebut. Staf dewan diminta untuk segera mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh stakeholder serta Organda.
”Jadi kita minta bersabar dan tidak berbuat hal-hal yang bisa merugikan. Kita pasti akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan,” janji Sugali, panggilan karib legislator Partai Demokrat ini.
Melalui fax, staf dewan langsung mengirim aspirasi sopir ke instansi terkait, baik provinsi maupun pusat. ”Kalau diperlukan tanda tangan anggota dewan, kami siap,” tandas Sugali.
Anggota komisi B, Basdir senada dengan Sugali. Ia siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi sopir. Salah satunya terkait penolakan petepete smart.
”Saya adalah orang yang tahu bagaimana perasaan kalian. Saya secara terang-terangan dan pribadi menolak petepete smart. Sikap saya jelas. Kita bersama-sama berada di barisan saudara-saudaraku sopir petepete. Saat lauching petepete smart, anggota dewan yang ada disini tidak menghadirinya,” beber anggota Fraksi Demokrat ini. (rif-ita-jun/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top