Pemilik Media dan Wartawan Hindari Jadi Timses – Berita Kota Makassar
Headline

Pemilik Media dan Wartawan Hindari Jadi Timses

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak, baik gubernur maupun bupati kini di depan mata. Rabu (15/2) mendatang, pesta demokrasi lima tahunan itu bakal dihelat.
Tak dipungkiri, pemilik media ataupun oknum wartawan terlibat langsung maupun tidak dalam pusaran pilkada. Di Jakarta, hal itu sudah terjadi. Tidak tertutup kemungkinan, di daerah lain hal serupa juga tengah berlangsung.
”Pilkadanya memang serentak. Tetapi kenapa hanya di Jakarta yang hanya berita pilkadanya? Disini bukan hanya karena permasalahan pemilik media yang ikut menjadi tim sukses (timses). Tapi juga karena ada wartawan, baik terlibat secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Padahal keberpihakan oleh pemilik media ataupun wartawan itu harus dihindari,” kata Agus Sudibyo, Ketua Mapila PWI Pusat.
Agus menyampaikan hal itu ketika menjadi narasumber pada pelatihan jurnalistik di Hotel The Natsepa, Jalan Raya Natsepa, Kota Ambon, Minggu (5/2). Kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang dipusatkan di Provinsi Maluku, 9 Februari mendatang.
Pelatihan ini merupakan kerja sama PWI Pusat dengan PT Pertamina. Diikuti puluhan jurnalis dari berbagai provinsi. Seperti Sulawesi Selatan, Ambon, Maluku Utara, Papua Barat dan Jayapura.
Selain soal keterlibatan pemilik media dan wartawan di pilkada, Agus Sudibyo juga menyinggung tentang media sosial (medsos). Bahkan pembahasan dan diskusinya cukup panjang.
Menurut Agus, saat ini begitu banyak waktu yang tersita untuk medsos dibanding memperhatikan kondisi sekitar. Medsos dapat memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi. Sebaliknya, bisa menjadi petaka bagi diri sendiri.
Dalam dunia jurnalis, kata dia, medsos diharapkan tidak digunakan sebagai alat pendukung yang dapat mengurangi profesionalisme jurnalis atau wartawan berubah. Khususnya dalam melakukan konfirmasi dan klarifikasi pemberitaan.
Diakui, saat ini cukup banyak jurnalis yang hanya mengandalkan medsos untuk melakukan konfirmasi maupun klarifikasi secara gratis. Seperti mengirim pesan dan melakukan panggilan dari Whatsapp (WA). Juga menyebarkan informasi melalui Facebook (FB).
“Menggunakan media sosial itu tidak masalah, asal diperhatikan dengan baik. Jangan menjadikan media sosial sebagai alat untuk kita manja. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan media sosial, yang pasti telah mengurangi profesionalisme wartawan. Bukan berhenti menggunakan media sosial, tetapi seperlunya. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk media sosial. Mari kita diet media sosial,” kata Agus.
Menyebarluaskan informasi melalui media sosial juga tak lupuk diingatkan Agus kepada jurnalis yang hadir. Menurut dia, saat ini di Indonesia telah hadir Udang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Regulasi ini dapat sewaktu-waktu menjerat dan mengancam wartawan dalam menyebarluaskan informasi. Khususnya informasi yang dinilai merugikan pihak lain ketika disebarluaskan di media sosial.
Bukan hanya wartawan, pengguna media sosial lainnya juga tetap mendapat ancaman dari UU ITE ketika membuat postingan, baik yang sifatnya pribadi maupun publik yang merugikan pihak lain. Maraknya informasi hoax menjadi suatu alasan UU ITE direvisi dan diberlakukan. Dampaknya, cukup banyak masyarakat yang terjerat atas tuduhan pencemaran nama baik dan perlakuan yang tidak menyenangkan.
Perwakilan dari PT Pertamina, Harry Sutanto mengatakan, pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan ini diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme wartawan. Sebelumnya, kegiatan serupa bersama PWI Pusat pernah dilaksanakan di Jakarta. (*/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top