Politik

Ketua PAN Makassar Sesali Fraksi Lain

BKM/JUNI PIMPIN RAPAT--Ketua DPD PAN Makassar Hamzah Hamid memimpin rapat pengurus di sekretariat DPD jalan Toddopuli Raya Timur.

MAKASSAR, BKM–Perjanjian bagi jabatan pada alat kelengkapan dewan (AKD) yang dilakukan 9 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Makassar agar masing-masing mendapat dua setengah tahun untuk periode 2014-2019, kini tidak lagi diakui oleh beberapa fraksi.
Pasalnya perjanjian tersebut dianggap sudah tidak relefan dengan kondisi partai di awal perjanjian tersebut dirumuskan. Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta mengakui adanya kesepakatan antara fraksi pada awal penyusunan struktur AKD di DPRD, untuk masing-masing fraksi mendapat jatah memimpin AKD selama dua setengah tahun periode masa jabatan legislatif. “Kita belum bisa memastikan apakah perjanjian itu masih berlaku atau tidak, sebab baik di fraksi terlebih di partai sekarang sudah banyak yang berubah bahkan pimpinan-pimpinan partai sudah berganti,”ujar Aru panggilan akrab Farouk M Betta di kantor DPRD Makassar, baru-baru ini.
Berdasarkan kesepakatan, jabatan pimpinan AKD saat ini akan dirombak pada Maret mendatang dan Februari ini harusnya masing-masing fraksi sudah harus menyetor nama-nama anggota mereka yang akan menduduki jabatan tersebut.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Fraksi PKS, Iqbal Jalili yang mengemukakan bila struktur AKD yang ada sekarang tidak perlu lagi dirombak. Apalagi perjanjian tersebut dilakukan oleh ketua-ketua partai dahulu dan sekarang tidak menjabat lagi.
Seperti diketahui 4 komisi saat ini masing-masing dijabat oleh empat fraksi yakni Komisi A diketuai Abdul Wahab Tahir dari Golkar), Komisi B dipimpin Amar Busthanul dari Gerindra, Komisi C diketuai Syarifuddin Badollahi dari Demokrat sementara Komisi D diketuai Muzakkir Ali Djamil dari PKS.
Berdasarkan perjanjian, tiga fraksi masing-masing Hanura, PAN dan PPP akan menggantikan tiga fraksi untuk menjabat pimpinan AKD dua setengah tahun kedepan.
Menanggapi itu legislator dan juga Ketua DPD PAN Makassar, Hamzah Hamid mengaku tidak menerima hal tersebut. Menurutnya kesepakatan fraksi untuk membagi struktur jabatan AKD tetap harus dijalankan, sebab hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Alasan mengenai sudah ada beberapa partai yang berganti pimpinan menurutnya pernyataan itu tidak boleh dijadikan dalih. “Wah tidak benar itu yang namanya perjanjian tetap harus dipenuhi, Jangan ada keserakahan mengusai jabatan di DPRD ini. Kita bukan gila jabatan, namun juga tidak menafikkan semua partai menginginkan alat untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dari masing-masing partai,”katanya.
Sebelumnya Sekretaris Dewan(Sekwan), Adwi Umar membenarkan perjanjian politik antara fraksi di lingkungan sekretariat dewan tentang pembagian masa kerja jabatan AKD. Kendati demikian, ia mengaku hingga saat ini belum menerima nama-nama dari masing-masing fraksi siapa anggota mereka yang akan didorong. “Nama-nama tersebut disetor ke sekretariat untuk dibacakan pada rapat sidang paripurna. Mungkin Februari baru fraksi menyetor nama,”tuturnya. (ita/rif)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top