Gojentakmapan

Kontrak Diputus Sepihak

GOWA, BKM — Empat orang pegawai honor Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Sunguminasa, Kabupaten Gowa akhirnya menyurati Direktorat KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur).
Keempat pegawai honorer itu terpaksa menyurat ke kantor pusat Pajak sebagai tanda protes atas kebijakan sepihak yang dikeluarkan pimpinannya. Dimana, Bukratan selaku Kepala KP2KP Sungguminasa telah memutuskan kontrak kerja ke empat honorer tersebut secara sepihak.
Para pegawai honorer KP2KP Sungguminasa yang diputus kontrak, yakni Mahmud, Irfan, Mariani serta M Jusuf. Menurut mereka, pemutusan kontrak kerja mereka secara sepihak merupakan satu bentuk tindak pidana KKN.
”Yah, kami telah mengirim surat ke Direktorat KITSDA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jl Gatot Subroto Kav.40-42, Gedung Utama KPDJP, Lantai 20 Jakarta, DKI Jakarta 12190,” jelas Mahmud seraya menambahkan kalau surat tersebut telah dikirimkan sejak 11 Januari 2017 lalu.
Mariano, Irfan, dan M Jusuf juga menambahkan, pimpinan mereka (Bukratan) melakukan pemutusan kontrak sepihak dan dengan sengaja memasukkan anak kandungnya bekerja sebagai sopir dan berstatus tenaga kontrak.
”Perlu kami tekankan bahwa itu benar adanya. Di sini kami mempertanyakan apa tindakan KITSDA terhadap hal tersebut. Karena menurut UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, telah diatur apa sanksi dari tindak pidana KKN tersebut. Sampai saat ini kami tidak melihat pihak atau Direktur KITSDA melakukan tindakan apapun terhadap masalah kami ini,” kata Mariani.
M Jusuf menyebutkan, sejak awal menjabat kepala kantor sudah pernah menyampaikan keinginannya secara langsung untuk memasukkan anak kandungnya, Arfan Bukratan Muda sebagai tenaga honor di KP2KP Sungguminasa.
Dan pada awal tahun 2016, kata M Jusuf, terbukti Bukratan betul-betul memasukkan anak kandungnya bekerja di kantor KP2KP Sungguminasa. ”Di sinilah terjadi nepotisme,” kata Muh Jusuf.
Ironisnya, kata Irfan, ketika M Jusuf bekerja sebagai sopir, saat melakukan perjalanan ke kantor induk Pajak Pratama di Kabupaten Bantaeng, tidak diberikan SPD (Surat Perintah Dinas). Tapi ketika Arfan Bukratan Muda masuk sebagai sopir, justru diberikan SPD. Bahkan SPD nya sama dengan pegawai kontrak lainnya.
Bahkan, tambah Irfan, Arfan dberi keleluasaan tidak masuk kantor saat putra pertama Bukratan akan menikah. Selama dua minggu Arfan tidak menjalankan tugas kantor. Tapi sibuk mengurusi persiapan pernikahan saudaranya.
”Disaat itu job Arfan digantikan kembali sementara oleh M Jusuf. Dan M Jusuf juga meminta SPD yang sama. Pak Bukratan malah mengancam akan mengeluarkan M Jusuf,” tutur Irfan.
Berselang beberapa waktu berjalan, Bukratan bersama Kasubag Umum KPP Pratama Bantaeng, Edwin, tanpa izin atau pemberitahuan/persetujuan dari Kantor Wilayah Sultanbatara selaku induk DJP di Sulawesi Selatan, melakukan rekrutmen untuk tenaga kontrak cleaning service, Satpam, dan sopir. Padahal posisi yang kosong hanya sopir.
”Kami berempat lalu disuruh juga mengikuti tahap seleksi tersebut seperti mendaftar sebagai karyawan baru. Padahal, setiap tahun sampai berpuluh-puluh tahun kami sebagai honorer di sini setiap kepala kantor berganti baru, kontrak kami diperpanjang secara otomatis (berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Bab IX Pasal 50 sampai Pasal 66). Makanya kami duga secara tidak langsung kami tenaga kontrak yang lama diputuskan kontraknya secara sepihak tanpa alasan jelas,” ungkap Mariani yang kesehariannya bertugas sebagai pelayanan di loket ini.
Terkait aksi pegawai honorer ini, Kepala KP2KP Sungguminasa, Bukratan ketika coba dikonfirmasi BKM di kantornya kemarin, belum berhasil dihubungi. (sar/mir)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top