Tak Punya IPAL, Hotel Kenari-Runtono Diproses Hukum – Berita Kota Makassar
Headline

Tak Punya IPAL, Hotel Kenari-Runtono Diproses Hukum

MAKASSAR, BKM — Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menyebut, sedikitnya tiga tempat usaha yang diduga beroperasi tanpa memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Masing-masing Hotel Kenari, Gedung Runtono dan Gelael.
DLH akan turun melakukan peninjauan untuk memudian menyiapkan sanksi dan tindakan tegas bagi tempat usaha tersebut. Ketiganya didesak untuk segera membangun IPAL guna mencegah adanya limbah beracun yang mencemari lingkungan.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Makassar, Johana mengatakan, pihaknya rutin memberikan teguran kepada pelaku usaha yang belum membangun IPAL.
Hotel Kenari misalnya. Menurut Johana, pengelola hotel sudah lama diberi teguran namun belum juga mengindahkannya. Sementara Gelael, telah menyurat ke DLH Makassar untuk diberikan batas waktu pembuatan IPAL paling lambat Oktober mendatang.
“Dalam waktu dekat kita segera turun melakukan peninjauan di dua tempat itu, yakni Hotel Kenari dan gedung Runtono. Bukan lagi sanksi teguran yang diberikan. Tetapi sudah ditempuh proses hukum,” tegas Johana, Rabu (1/2).
Sejauh ini, tambah Johana, pihaknya akan merampungkan data terakhir per Januari terkait industri yang belum mengantongi dokumen UKL dan UPL.
Sikap tegas DLH didukung anggota DPRD Kota Makassar. Pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) harus diberi sanksi tegas.
Anggota komisi A DPRD Makassar, Susuman Halim mengatakan, SKPD terkait pemkot harus bekerja ekstra mengawasi pelaku usaha yang banyak menghasilkan limbah.
“Kita juga heran, ada banyak bangunan lama yang tidak memiliki IPAL. Limbahnya langsung dibuang begitu saja tanpa diproses. Akibatnya, banyak warga yang protes. Bahkan mereka terjangkit penyakit akibat limbah industri,” ujar Sugali, sapaan karib Susuman Halim, kemarin.
Legislator Fraksi Demokrat ini menilai, tindakan pengusaha yang abai terhadap limbahnya dapat merugikan masyarakat. Seperti rumah sakit dan bengkel yang tidak mengantongi izin pembuangan limbah B3. Juga tidak mengelolah limbah beracun dengan baik sebelum dibuang.
”Warga dapat terserang penyakit kulit dan sebagainya. Dampak dari limbah ini ditangani sebaik mungkin. Kalau perlu, DLH merilis dan mengumumkan semua usaha yang tak punya IPAL. Biar masyarakat tahu,” cetusnya.
Dukungan pemberian sanksi juga datang dari Supratman, anggota komisi C DPRD Makassar. ”Enak saja mereka membuang limbah. Sementara masyarakat sekitar merasakan dampaknya. Coba limbah itu dibuang di dalam hotel atau restorannya. Biar mereka tahu” cetusnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan pelaku usaha untuk rapat dengar pendapat (RDP). Baik restoran, hotel maupun rumah makan. Sebab, banyak aturan dalam proses keluarnya izin tidak sesuai regulasi yang ada.
“Rapat ini untuk mempertemukan pihak terkait. DLH sebagai instansi yang mengeluarkan izin harus berani mengambil tindakan tegas jika ada yang tidak lengkap IPALnya. Dinas Penataan Ruang harus membongkar jika ada yang tidak sesuai dengan aturan,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, pemerhati lingkungan, Anwar Lasapa mengatakan, Pemkot Makassar belum tegas dalam menegakkan aturan yang berkaitan dengan pelangggaran lingkungan. Anwar melihat masih banyak bangunan-bangunan yang berdiri mengabaikan pengurusan dokumen Amdal.
“Seharusnya Amdal dibuat sebelum bangunan didirikan. Namun yang terjadi di Makassar sebaliknya. Banyak bangunan berdiri baru urus Amdal. Ini kan kacau, ” jelas Anwar.
Dia mendesak Pemkot Makassar bertindak tegas kepada pelaku usaha maupun pemilik bangunan yang tidak memiliki Amdal.
Sanksi yang diterapkan bisa berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, maupun sanksi hukum berupa pidana kalau memang memenuhi unsur.
Anwar menambahkan, pelanggaran yang dilakukan dengan mengabaikan aturan bisa jadi juga disebabkan adanya kongkalikong antara pengurus izin dengan pejabat bersangkutan. Kongkalikong yang dimaksud adalah ada kesepakatan antara orang yang mengurus perizinan dengan pejabat terkait untuk membangun terlebih dahulu, sambil menunggu amdalnya selesai.
“Model-model yang seperti ini sudah harus dihilangkan,” pungkas Anwar. (ita-arf-rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top