Sulselbar

Bantuan Parpol Terancam Hangus

SIDRAP, BKM — Sejumlah partai politik pemilik kursi di DPRD Sidrap belum memasukkan laporan pertanggungjawabannya (LPj) dana bantuan yang diterimah tahun 2016 lalu. Padahal batas deadline dimasukkan LPjnya berakhir 31 Januari 2017 kemarin.

Catatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangolinmas) Kabupaten Sidrap mengklaim, dari 10 Parpol menerima bantuan TA 2016, hanya Partai Demokrat (4 kursi) yang sudah memasukkan LPjnya.
Sisanya, 8 Partai peraih suara di legislatif yakni Golkar (9 kursi), NasDem (4 kursi), Hanura (2 kursi), PBB (2 Kursi), PKPI (2 kursi), Gerindra (3 kursi), PKS (4 kursi), PAN (3 kursi) dan PKB (1 kursi) yang belum menyerahkan LPJ ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara satu parpol yang juga punya 2 kursi di DPRD yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 2 kursi yang tak pernah mencairkan bantuannya sejak 2012 silam.
Kepala Kesbangpol Sidrap, Makmur Tahayyang, mengaku hinggat batas deadline seharusnya semua parpol penerima bantuan sudah memasukkan LPjnya hingga 31 Januari (kemarin,red).
“Kalau tidak dimasukkan tahun ini, jelas Paprol itu sendiri yang rugi karena tidak akan dicairkan abntuan berikutnya,”kata Makmur ditemui dikantornya, Selasa (31/1).
Menurutnya, dasar LPj itu nantinya yang menjadi rekomendasikan BPK untuk mencairkan dana bantuan 2017.
“Seharusnya ini hari 31 Januari semua sudah menyerahkan pertanggungjawaban dana bantuan Parpol karena berdasarkan peraturan BPK Nomor 2 tahun 2015 semua dana bantuan parpol harus dipertanggungjawabkan satu kali setahun,”katanya.
Makmur menjelaskan, untuk PPP itu diakui sejak 2012 tidak pernah diambil dana bantuan parpolnya karena Ketua yang dijabat A.Damis Dadda bermasalah.
“Sejak 2012 tidak pernah dicairkan karena pengurus PPP bermasalah,”kataya.
Sementara, untuk besaran bantuan setiap parpol peraih kursi dilegislatif itu dialokasikan anggaran sebesar Rp5,644 persuara.
“Jadi estimasi besarannya itu diterima setiap parpol antara Rp20 juta hingga Rp60 juta perparpol (Sesaui tingkat perolehan suara pemilu 2014 atau kursi DPRD periode 2014-2019). Jadi kalau tidak ada LPj tahun 2016, maka anggarannya juga tidak kami cairkan karena itu dasar BPK rekomendasikan pencairan bantuan berikutnya,” tandasnya. (ady/C)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top