Pascapemberlakuan UU Kelembagaan Baru – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Pascapemberlakuan UU Kelembagaan Baru

MAMUJU, BKM — Pemberlakuan UU pada kelembagaan baru yang berlaku efektif pada Januari 2017 ini, telah berdampak pada sejumlah pejabat. Ada yang kepangkatannya naik, tapi ada juga yang turun. Salah seorang di antaranya adalah pejabat di UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat.
Saparan, salah seorang pejabat eselon tiga di UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Sulbar. kepada BKM akhir pekan lalu, menuturkan, sebelum berlakunya UU kelembagaan baru ini, dirinya menempati posisi sebagai pejabat eselon tiga. Tapi sekarang, dirinya turun posisi menjadi eselon empat.
Penurunan posisinya, menurut Saparan, lantaran berdasarkan hasil verifikasi UPTD yang ditempatinya juga turun status dari tipe A menjadi tipe B. ”Saya selaku pegawai yang telah menduduki jabatan eselon tiga, tapi saat pengukuhan beberapa hari lalu, jabatan saya diturunkan menjadi eselon empat. Kami selaku ASN di lingkup Pemprov Sulbar, merasa sangat dirugikan,” akunya.
Saparan juga merasa bahwa kepala dinas seharusnya melakukan pemberitahuan kepadanya tentang adanya perubahan ini. ”Seharusnya saya diberitahukan tentang perubahan ini. Termasuk apakah saya mau tetap diposisi itu atau tidak. Ini tidak pernah ada penyampaian. Makanya, saya merasa kaget ketika disebutkan eselon saya turun dari tiga menjadi empat,” ujarnya.
Saparan merasa sangat dirugikan dengan adanya perubahan ini. Dimana, ada yang mendapatkan jabatan eselon tiga dengan jabatan promosi. Semestinya Baperjakat mendahulukan pejabat yang turun eselonnya.
”Jangan ada yang diangkat tapi ada yang dirugikan. Ini sama halnya model belah batu. Satu diangkat dan satu diinjak,” tandasnya.
Kepala Dinas PU Sulbar, H Nasaruddin yang dikonfirmasi BKM terkait permasalahan ini, menjelaskan, sebenarnya tidak ada yang diturunkan. Namun pada tempatnya di UPTD berubah statusnya dari tipe A menjadi tipe B, maka status eselon pada jabatan kepala UPTD itu juga ikut berubah.
”Jadi penurunan jabatan eselon tiga menjadi eselon empat terhadap Saparan, bukan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Tapi tipe UPTD yang dipimpinnya berubah. Saya juga telah menyampaikan permasalahkan kepada Plt Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu. Selain Saparan, ada juga pejabat eselon tiga yang turun menjadi eselon empat, yakni Andi Tamma. Jadi kedua anggota kami di Dinas PU Sulbar ini telah menjadi korban jabatan,” aku Nasaruddin. (ala/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top