Metro

Danny Tunggu Undangan Pedagang

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Kota Makassar memberikan kewenangan ke pedagang dan pengembang Makassar Mal dari PT Melati Tunggal Inti Raya untuk duduk bersama membicarakan kepastian penetapan harga lods dan kios.
Bahkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku tetap menunggu undangan dari pedagang dan MTIR membicarakan harga tersebut.
Danny sapaan akrab wali kota mengatakan, pertemuan antara pedagang, PT MTIR serta pemerintah kota semata-mata ingin memastikan seluruh pedagang telah mengetahui dan menyetujui kesepakan harga kios dan lods secara transparansi. Sekaligus mendengar keluh kesah para pedagang terhadap permasalahan dan memberikan solusi.
“Saya tidak mau undang pedagang dan PT MTIR untuk rapat bersama membahas penetapan harga kios dan lods. Saya tidak mau ada kesan pemerintah kota intervensi mereka. Jadi saya tunggu undangan mereka,” kata Danny, Kamis (26/1).
Danny menambahkan, pemerintah kota sudah menerima informasi hasil akhir putusan harga kios dan lods yang telah disepakati kedua pihak. Hanya saja, pemerintah kota belum dapat menyetujui ketika belum dilakukan rapat bersama dan mendengar secara langsung kesepakatan tersebut.
Apalagi, pemerintah kota memiliki perusahaan yakni PD Pasar Makassar Raya yang terlibat langsung memberikan izin aktifitas pedagang di Makassar Mal yang telah diatur dalam regulasi. “Saya belum mau setujui sebelum ada putusan yang transparansi atau dengan cara duduk bersama seluruh pedagang dan pihak MTIR. Meski begitu, mereka tetap bisa menempati lodsddan kios karena mereka sudah sepakat dengan harga,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar Mal (APPSM), Andi Parenrengi mengaku sangat mendukung rencana pemerintah kota untuk kembali mempertemukan para pedagang dan pihak MTIR, guna membahas penetapan harga kios dan lods. “Harga kios dan lods yang telah disepakati sebesar Rp65 juta per meter. Penetapan harga itu telah disampaikan ke Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar. Saya juga menunggu MITR mengundang pedagang untuk kembali membicarakan penetapan harga,” sebutnya.
Ditanya soal kapan pedagang mulai masuk beraktifitas di Makassar Mal, Andi Parenrengi menegaskan lagi, pedagang sudah bisa masuk setelah menyelesaikan sarat administrasinya, termasuk izin operasional dari PD pasar Makassar Raya. Sebab PD Pasar bertugas mengontrol setiap aktifitas para pedagang di dalam Makassar Mal.
“Lebih cepat tentu lebih baik. Itu tergantung lagi dari pedagangnya apakah mau mempercepat mengurus persaratan atau menunda. Persaratannya itu termasuk izin dari PD Pasar Makassar Raya,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir enggan mengomentari terlalu jauh terkait polemik Makassar Mal. Wahab hanya menegaskan jika polemik tersebut telah ditangani Pemprov Sulsel. (arf)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top