FPK HIPMI Sulsel Desak Musda Diulang – Berita Kota Makassar
Metro

FPK HIPMI Sulsel Desak Musda Diulang

MAKASSAR, BKM – Forum Penegak Konstitusi (FPK) yang terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel meminta dilakukan pemilihan ulang.

Mereka juga mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPMI agar tidak mengeluarkan surat keputusan (SK) pelantikan Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel terpilih Herman Heizer atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) bulan Desember 2016 lalu. Termasuk meminta pemerintah daerah tidak hadir bila pelantikan tetap dilakukan.
Hal ini ditegaskan Koordinator Forum Penegak Konstitusi HIPMI Sulsel, Ir Ringgo Boy MP saat jumpa pers di Warkop Phoenam Boulevard, Makassar, Selasa (25/1).
“Kami minta Musda diulang, DPP tidak mengeluarkan SK pelantikan dan pemerintah daerah diminta tidak menghadiri. Kalau pun dipaksakan akan digugat di Pengadilan Negeri Makassar karena sudah masuk ranah hukum,” katanya.
Boy menambahkan, pelaksanaan Musda HIPMI Sulsel diduga terjadinya pelanggaran konstitusi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) BPD HIPMI Sulsel.
Ringgo Boy juga mengatakan, pelanggaran konstitusi dalam AD/ART tersebut, misalnya mulai dari metode penjaringan kandidat calon hingga prosesi penjaringan tidak sesuai dalam AD/ART organisasi.
“Pelaksanaannya banyak menyimpang dari AD/ART dan tidak mengacu pada juklak dan juknis. Misal pelanggaran pasal 23 AD/ART soal penjaringan. Ketiga bakal calon tidak ada pemenuhan persyaratan pasal 23 tsb. Tidak adanya pemenuhan validasi atas persyaratan. Misalnya ketentuannya, pasal 23 menyatakan dia anggota aktif HIPMI. Hal-hal tentang persyaratan. Mekanisme penjaringan calon ketua umum tidak ditetapkan dalam konsederansi, dan tidak melihat kerja-kerja validasi bakal calon,” katanya.
Dia juga menambahkan, semua persyaratan calon ketua tidak pernah divalidasi dan disampaikan proses verifikasinya. Dan seharusnya calon ketua disampaikan kepada peserta lalu diverifikasi, ditetapkan dari calon menjadi balon, kemudian diberita acarakan. Kemudian diminta menyampaikan visi misi dan diminta kesediaannya menjadi ketua. Semua ini prosesi yang dilanggar.
“Pernah disampaikan dalam musda sehingga ada riak-riak. Cuman tidak ditindaklanjuti. Apalagi selama 20 tahun saya berorganisasi di HIPMI Sulsel, baru kali ini musda dijaga ketat oleh Brimob berpakaian lengkap. Pelaksanaan musda oleh stering komite dan panitia kami dianggap batal. Sehingga musda ini harus dikocok ulang,” katanya.
Oleh karena itu kata kata Ringgo, melalui Forum ini bertujuan mengembalikan HIPMI Sulsel ke jalan yang benar. Laporan penolakan hasil Musda dan permintaan melaksanakan ulang pelaksanaan Musda HIPMI Desember 2016 lalu, sudah disampaikan dan diterima oleh Badan Kesekretariatan DPP HIPMI. Diterima per tanggal 19 Januari 2017.
Ditambahkan pula Muhammad Bazra, juga Anggota Departemen Bidang Organisasi dan Kaderisasi BPD HIPMI Sulsel mengatakan, saat pelaksanaan Musda HIPMI lalu Stering Commite menetapkan 5 suara di tiap Badan Pengurus Cabang (BPC). Padahal tidak semua BPC mendapatkan hak suara, harus dilihat keaktifannya sebagai anggota.
“Dan memang ada pelanggaran didalam pelaksanaan Musda. Kami meminta Dewan Komite Etik yang anggotanya terdiri atas para pendiri dan mantan ketua BPD HIPMI,” ungkap Bazra. (Ucu)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top