Metro

Solusi Pemprov, ASN Bisa Cairkan Gaji Pokok

MAKASSAR, BKM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan solusi terkait pembayaran gaji ASN lingkup Pemprov Sulsel yang masih tersendat-sendat.
Solusinya menurut Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latief, walaupun ada SKPD atau UPTD yang belum menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPU), gaji ASN tetap bisa dibayarkan.
Pengguna Anggaran (PA) tetap bisa menguruskan pembayaran gaji ASN dengan catatan, hanya untuk gaji pokoknya saja. Sementara tunjangan dan lainnya baru bisa menyusul dibayarkan setelah seluruh kelengkapan SKPD dibentuk, termasuk pembentukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Kalau gaji pokok bisaji diproses. Pakai nomenklatur lama tidak apa-apa ji. Gajinya orang kok. Yang kita tunda adalah tunjangannya, ” kata mantan Kepala Dinas Bina Marga itu, Selasa (24/1).
Hal yang sama juga berlaku bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Walau belum terbentuk, jelas Latief, semua kelengkapan organisasi suatu SKPD, ASN tetap bisa terima gaji dengan menggunakan cantolan melalui SKPD lama. Dia mengakui jika banyak kepala SKPD yang tidak pahami persoalan itu.
Secara umum, struktur OPD baru berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 berproses dilakukan. Dia mengatakan dalam waktu dekat, semua posisi, termasuk jabatan eselon III dan IV sudah akan diisi.
“Kita usahakan dalam waktu dekat. Semoga tidak lewat bulan ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, banyak ASN yang hingga kini belum menerima gaji. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran tidak berani mencairkan gajinya dengan alasan tunggu penunjukan KPA.
Salah satunya seperti yang terjadi di sejumlah UPTD Dinas Kesehatan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmaf Latief dengan sedikit emosional menegaskan keterlambatan pencairan gaji menunggu pelantikan pejabat yang nantinya memiliki kewenangan untuk pembayaran gaji. Sebab dikhawatirkan jika pejabat yang selama ini mengurus soal anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bukan itu yang dilantik. Jadi, prosedurnya memang harus tunggu pelantikan dulu.
“Sekarang, kalau ditandatangani pencairan gaji oleh orang yang selama ini diberi kewenangan, terus ada pelantikan dan bukan dia lagi yang diberi kewenangan, siapa coba yang akan bertanggung jawab? ” kata Rachmat.
Dia meminta pegawai-pegawai yang mengeluhkan keterlambatan gaji untuk bersabar sambil menunggu proses yang sementara dilakukan pemprov.
“Kita saja ini juga belum gajian. Coba kasih tahu saya, siapa itu yang melapor-lapor belum gajian, ” katanya dengan suara tinggi. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top