Uncategorized

Polisi-TNI Dilibatkan di Pilkara Serentak

MAKASSAR, BKM — Jelang pemilihan ketua rukun tetangga dan rukun warga (pilkara) serentak 26 Februari mendatang, Pemerintah Kota Makassar terus mempermantap seluruh persiapan. Termasuk untuk pengamanan.
Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selaku leading sector pesta demokrasi ini, melibatkan aparat kepolisian dan TNI untuk menjadi panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Meski begitu, pihak kelurahan tetap diminta untuk melakukan koordinasi ke polsek di wilayah masing-masing.
“Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kami melibatkan aparat polsek dan koramil menjadi panitia tingkat kecamatan. Kami juga meminta kepada pihak kelurahan agar berkoordinasi dengan polsek setempat untuk turun melakukan pengamanan,” kata Kepala BPM Makassar, Muh Iskandar Lewa, Selasa (24/1).
Iskandar menjelaskan, proses pemilihan ketua RT dan RW tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Wajib pilih nantinya akan mencoblos surat suara yang disediakan panitia pemilihan kelurahan.
Masing-masing kelurahan juga diminta untuk membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan. Termasuk batas waktu pencoblosan. Dimulai dari pukul 08.00 Wita dan berakhir pukul 14.00 Wita. Kemudian dilanjutkan penghitungan suara pada pukul 15.00 Wita sampai selesai. Proses ini dilakukan tiga orang panitia pemilihan di tingkat RW yang telah di-SK-kan oleh kelurahan.
“Setelah pukul 14.00 Wita, semua surat suara harus dikumpulkan untuk kemudian dihitung. Panitia pemilihan tingkat RW harus membuat tiga rangkap rekap perhitungan suara. Hasilnya diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan BPM. Proses perhitungan harus transparan, yang disaksikan masyarakat,” jelas Iskandar lagi.
Mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi calon ketua RT dan RW, menurut Iskandar, sudah dapat melakukan kampanye melalui sosial media untuk dapat menarik suara atau simpatisan warga di lingkungannya. Sehingga pada 15-17 Februari, mereka sudah mengantongi dukungan sesuai yang dipersyaratkan.
”Nanti bakal calon itu mengambil surat pernyataan ke sekretariat panitia pemilihan di tingkat kelurahan. Surat pernyataan itu kemudian ditandatangani warga sebagai bentuk dukungan. Selanjutnya diserahkan kembali ke panitia,” terangnya.
Ketua RT dan RW yang terpilih selanjutnya dibuatkan surat keputusan dari kelurahan, satu minggu setelah pemilihan. Pelantikan dijadwalkan paling lambat bulan April mendatang.
“Pelantikan itu hanya seremoni. Tapi harus dilakukan sesuai dengam Perda Nomor 41 Tahun 2001. Sedangkan SK ketua RT dan RW terpilih diterbitkan paling lambat satu minggu setelah pemilihan atau penghitungan suara. Ini kegiatan bukan untuk menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan figur ketua RT dan RW,” kuncinya. (arf/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top