Uncategorized

Anggota Dewan Ditantang Tunjukkan Bukti

MAKASSAR, BKM — Pembangunan Rumah Sakit (RS) Medical Center di Jalan Andi Pangeran Petta Rani kini sudah hampir rampung. Bangunan yang berdiri besar dan menjulang tepat di pinggir jalan itu pun menarik perhatian pengendara yang lalulalang.
Termasuk kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Apalagi letaknya tepat berhadapan dengan gedung para wakil rakyat. Hanya dibatasi jalan provinsi dengan kepadatan lalulintas yang cukup tinggi.
Namun, ada yang lebih menarik perhatian para legislator dalam beberapa waktu terakhir. Akses jalan yang dibuat menanjak menuju pintu utama RS dan keluar, bersinggungan langsung dengan jalan raya.
Kondisi ini dikhawatirkan bisa menjadi pemicu timbulnya titik kemacetan baru di ruas Jalan AP Petta Rani. Belum lagi kerawanan terjadinya kecelakaan lalulintas.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Mesakh Raymond menyebut, RS yang dibangun sejak tahun 2015 itu telah melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan pagar (GSP). Pelanggaran tersebut tidak dapat dilorerir, dan harus segera ada tindakan tegas di lapangan.
“Secara kasat mata sudah pasti itu melanggar. Kita akan menggelar rapat terbatas membahas masalah ini. Setelah itu, dalam waktu dekat kita akan lakukan pemanggilan kepada manajemen rumah sakit,” kata Mesakh, kemarin.
Ketua Fraksi PDIP Kota Makassar ini menambahkan, rapat internal akan digelar setelah rombongan komisi A kembali dari umrah. Mereka rencananya akan mengecek semua izin dari rumah sakit tersebut.
”Kita akan cek semua izinnya. Mulai dari IMB, Amdal lalin serta pengolahan limbah. Termasuk mengecek langsung pembangunan jalan menuju parkir yang menggunakan fasum, karena telah melanggar GSB dan GSP,” jelas Mesakh.
Anggota Komisi A lainnya, Busranuddin Baso Tika meminta kepada manajemen rumah sakit untuk patuh terjadap peraturan yang ada. ”Terutama aspek lalulintas, agar tidak melanggar GSB dan GSP. Kita berharap, sebelum beroperasi, seluruh izin harus dilengkapi. Terutama amdal. Karena pasti nanti banyak limbahnya,” tandas Busranuddin.
Irwan ST dari komisi C lebih tegas lagi. Menurut dia, bangunan jalan menanjak menuju pintu utama RS telah melanggar roylen jalan. Untuk melakukan pembongkaran, tidak harus ada rekomendasi dari wali kota.
“Bangunan yang didepan itu telah melanggar. Dinas Penataan Ruang harus segera membongkarnya, sebelum ada bangunan lainnya yang ikut-ikutan melanggar,” cetusnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Ahmad Kafrawi, membenarkan pembangunan jalan menajak menuju rumah sakit itu melanggar. Hanya saja, pihaknya masih melakukan pendekatan persuasif kepada manajemen rumah sakit. Mereka diminta untuk membongkar sendiri jalanan yang melanggar tersebut.
“Memang agak menonjol keluar. Juga menggunakan trotoar jalan. Kita masih melakukan pendekatan dulu. Kalau dia keras kepala, kita akan bongkar paksa,” tandasnya.
Aiswariah Amin, kuasa hukum Yenny Wijaya selaku pengelola RS Medical Center mengklaim tidak ada aturan yang dilanggar. Seluruh aturan yang tertuang dalam IMB dengan nomor 503/027/IMB/ 10/KPAD, yang terbit 2012 lalu tidak ada bertetangan dengan pelaksanaan di lapangan.
”Kecuali tempat genset yang baru. Selain itu, kita taat aturan,” kata Ais, sapaan karib penasihat hukum ini melalui telepon selular, kemarin.
Ia menjelaskan, roylen jalan berupa garis sempadan pagar (GSP) disisakan sebanyak 25 meter. Sementara garis sempadan bangunan 15 meter. Selama proses pembangunan hingga saat ini, kata dia, tidak ada hak pemerintah kota yang diambil. Semuanya sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan oleh Dinas Penataan Ruang.
Ais menantang dan menyatakan siap beradu argumen dengan siapapun jika mereka menilai bangunan yang berlantai 11 tersebut melanggar ketentuan yang ada. ”Kalau anggota dewan dapat membuktikan tentang bangunan yang melanggar, kami siap bongkar. Sebab klien kami taat hukum,” tandasnya.
Ia menambahkan, setelah bergulir perdebatan tahun lalu dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh komisi A DPRD Makassar, tidak sedikit oknum yang mengatasnamakan oknum legislator Makassar atau ahli waris yang melakukan teror. Salah satunya soal dugaan terjadinya pelanggaran pembangunan RS.
“Banyak oknum yang mengaku anggota dewan meneror saya dan klien saya. Ada juga yang mengaku ahli waris. Teror mereka ending-endingnya minta duit. Tapi kami hanya mengatakan, jika memang klien kami salah atau menabrak hukum dalam pembangunan, kami siap memperbaiki kesalahan itu,” ujarnya.
Ais juga berjanji akan memenuhi undangan DPRD Makassar jika diminta mengklarifikasi terkait pembangunan RS Medical Center. Sebab pihaknya sudah memberikan ganti rugi kepada ahli waris dan juga telah mengantongi izin. (ita/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top