Sulselbar

Pungutan Retribusi Parkir Terindikasi Rawan Pungli

MAMUJU, BKM — Hasil investigasi jajaran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, terkait pengelolaan penarikan retribusi parkir di Mamuju, dinilai belum maksimal. Bahkan rawan praktik pungutan liar (Pungli).
Sejauh ini, sektor penarikan retribusi parkir merupakan ladang empuk praktik Pungli. Hal itu tidak terlepas dari perilaku oknum petugas yang tidak profesional. ”Data temuan kami, di sejumlah titik salah satunya kawasan anjungan Pantai Manakarra, petugas parkirnya kadang kami temukan tidak menggunakan seragam resmi. Kami juga temukan adanya karcis yang diduga hasil foto copyan. Selain itu, ada juga petugas yang menggunakan seragam resmi tapi sering tidak menyerahkan karcis jika tidak diminta pengendara. Sehingga kami berharap dalam proses perekrutan petugas penarik retribusi parkir, pihak Dishub harus selektif untuk menghindari adanya petugas parkir yang tidak amanah,” terang Nirwana Natsir, Asisten Ombudsman Sulbar
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, mengatakan, guna meminimalisir persoalan Pungli retribusi parkir yang masih marak, pihaknya meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, termasuk Dishub dilima kabupaten lainnya, memanfaatkan momen pembentukan Tim Saber Pungli sebagai upaya perbaikan pengelolaan penarikan retribusi parkir. Sekaligus menghindari kebocoran anggaran yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah.
”Kita berharap peran media massa dan masyarakat ikut bersama-sama memberantas praktek seperti ini. Kuncinya, jangan pernah memberi imbalan jika petugasnya tidak memberi karcis dan tidak memakai seragam resmi. Tanpa dukungan semua pihak, praktik Pungli seperti ini akan sulit diberantas. Untuk menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap kepala SKPD terkait, agar melakukan penertiban. Intinya saya minta kepada kepala SKPD jangan paksa kami melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebab kewenangan itu bisa kami lakukan melalui Tim Saber Pungli, jika proses pembinaan tidak diindahkan,” tegas Lukman Umar. (ala/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top