Didiskualifikasi Jika Kampanye Terbuka – Berita Kota Makassar
Headline

Didiskualifikasi Jika Kampanye Terbuka

MAKASSAR, BKM — Finalisasi revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 72 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), telah rampung. Ada beberapa perubahan yang terjadi.
Penandatanganan persyaratan hasil revisi tersebut dilakukan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto di ruang kerjanya, Senin (23/1). Hadir Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, Sekretaris Kota (Sekkot) Ibrahim Saleh dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis, serta camat.
Kepada para camat, wali kota yang akrab disapa Danny ini meminta mereka untuk menyampaikan kepada para calon ketua RT dan RW tentang persyaratan ini. Seperti kampanye hanya bisa dilakukan media sosial. Tidak diperbolehkan melakukan kampanye terbuka. Seperti memasang baliho, spanduk, brosur dan semacamnya. Apalagi sampai memasangnya di lorong-lorong.
”Selain dapat merusak pemandangan lorong, kampanye terbuka juga berpotensi membuat perpecahan antarwarga,” kata Danny.
Wali kota juga punya alasan khusus mewajibkan calon ketua RT/RW untuk berkampanye melalui sosial media. Yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan dan pengetahuan masing-masing calon terhadap teknologi. Apakah mereka cukup tahu memanfaatkan medsos, atau malah gagap tekonologi (gaptek).
Hal ini penting, karena selain menjanjikan insentif sebesar Rp1 juta bagi ketua RT/RW terpilih nantinya, pemkot juga akan memberikan handphone jenis Android kepada mereka. Jika tidak menguasai teknologi informasi, tentu mereka akan tertinggal.
Guna mendukung aktifitas kampanye melalui sosial media yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Danny menginstruksikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk segera merampungkan akses internet. Khususnya di wilayah kepulauan di Makassar.
Dengan begitu, kampanye melalui sosial media dapat berlangsung tanpa ada kendala. Interaksi antara calon dengan warga bisa berjalan efektif dan lancar.
”Kita sudah siapkan 5.969 android dan telah diisi aplikasi khusus. Alat ini nantinya digunakan ketua RT dan RW melaporkan aktifitas yang ada di wilayahnya. Seperti penempatan barang (gudang), sex bebas ataupun tindak kriminal,” terang Danny. Diapun memastikan, sosial media bakal ramai dengan kampanye para calon ketua RT/RW. Namun, Danny menilai hal tersebut lebih baik dibanding kampanye terbuka.
”Saya tidak mau ada calon yang melakukan kampanye dengan membuat spanduk ataupun baliho. Dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antarwargam,” tandasnya.
Di bagian lain penjelasannya, Danny juga menyebutkan terjadinya perubahan pada persyaratan rekomendasi dari lurah. Syarat yang sempat mengundang pro dan kontra itu ditiadakan, dan digantikan dengan persyaratan lain.
Setiap calon ketua RW wajib mengantongi 5 persen dari keseluruhan kepala keluarga (KK) wajib pilih di wilayahnya. Sementara untuk calon ketua RT harus didukung 10 persen KK. Semuanya dibuktikan dengan melampirkan foto copy kartu keluarga.
”Syarat rekomendasi lurah kita ganti. Setiap calon ketua RT harus mendapat dukungan awal dari warganya sebesar 10 persen. Sementara RW 5 persen,” tambah Danny.
Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Muh Iskandar Lewa menegaskan, telah disiapkan sanksi bagi calon ketua RT/RW yang melakukan pelanggaran. Khususnya larangan melakukan kampanye terbuka.
”Jika ada calon yang melakukan kampante terbuka, seperti memasang spanduk, baliho atau menyebar brosur akan dikenai sanksi. Mereka didiskualifikasi dari pencalonan dan tidak bisa mengikuti pemilihan,” tegasnya.
Secara resmi, mulai hari ini, Selasa (24/1) para kandidat calon ketua RT dan RW diberi kesempatan untuk bersosialisasi melalui medsos. Ini sekaligus bisa dijadikan sebagai ajang kampanye. Selama sosialisasi, kandidat juga bisa menggalang dukungan dengan mengumpulkan foto copi kartu keluarga untuk dilampirkan saat mendaftar.
Kegiatan kampanye berakhir dua hari menjelang hari sebelum pemilihan, tepatnya 24 Februari.
Disebutkan Iskandar Lewa, saat ini panitia pemilihan tengah melakukan pendataan terhadap kepala keluarga wajib pilih di RT dan RW. Pendataan akan berakhir 31 Januari mendatang.
Dihubungi terpisah, Ketua RW 5 Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, H Yusuf Wahid mendukung sepenuhnya jika kampanye calon tidak dilakukan secara terbuka. Alasannya, pemasangan baliho dan spanduk akan merusak keindahan lorong.
”Bayangkan kalau masing-masing calon memasang baliho. Ramainya itu lorong. Sangat merusak keindahan lorong yang selama ini sudah tertata dengan baik,” kata H Ucu, panggilan karibnya yang kembali akan maju sebagai calon ketua RW di wilayahnya. (arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top