Ditetapkan Tersangka, PH Kepala BPN Maros akan Praperadilan – Berita Kota Makassar
Gojentakmapan

Ditetapkan Tersangka, PH Kepala BPN Maros akan Praperadilan

MAROS, BKM — Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Penasihat Hukum (PH) Andi Nuzulia, Azis Maskur, akan melakukan praperadilan.
Hal itu disampaikan Azis Maskur, Jumat (20/1) siang.
Menurutnya, penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pembebasan lahan itu sebagai sesuatu yang terburu-buru atau prematur. ”Jika memang klien kami dijadikan tersangka, maka saya akan menempuh jalur hukum praperadilan,” tegasnya.
Alasannya, kata dia, jaksa tidak memberikan penjelasan terkait dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Serta ketidakjelasan temuan jaksa soal kerugian negara. ”Apa yang menjadi dasar formilnya tidak jelas. Sedangkan itu harus ada,” tegasnya.
Ironisnya lagi, kata dia, kliennya dinyatakan tersangka sementara proses pembebasan lahan masih berjalan dan anggarannya masih ada. ”Bahkan surat penetapan tersangkanya juga tidak kami terima,” katanya.
Ia menyayangkan sikap pihak jaksa yang menersangkakan kliennya sebelum adanya surat pernyataan tersangka. Sekadar diketahui, sebelumnya Kejati Sulselbat menetapkan Andi Nuzulia yang merupakan kepala BPN Maros sebagai tersangka baru dalam pembebasan lahan Bandara.
Ia diduga memiliki peran selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Karena diduga memiliki keterlibatan pembebabasan lahan dan rekayasa pengadaan lahan untuk perluasan Bandara seluas 60 hektare. Hingga mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai hingga ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, Communicatian and Legal Section Head PT AP I, Turah Ajiari, menjelaskan, pembebasan lahan tahap dua ini dianggarakan Rp251 miliar. ”Untuk tahap dua 60 hektare itu anggarannya sekitar Rp251 miliar yang diperuntukkan 258 bidang. Kemudian yang telah dibayarkan langsung ada 248 bidang dengan anggaran Rp495 miliar,” jelasnya.
Lanjut dikatakan, dari 258 bidang itu ada sepuluh bidang yang rencananya dikonsinyasi berdasarkan surat permintaan konsinyasi karena ada permasalahan. ”Selanjutnya, dari 10 itu, enam bidang yang sudah dikonsinyasi dan sudah dititip di pengadilan dengan anggaran sekitar Rp16 miliar. Sedangkan yang empat bidang belum,” katanya.
Dikatakan, saat ini ada satu bidang yang nilainya Rp410 juta akan dikonsinyasikan namun masih menunggu legal opinion dari kejaksaan tinggi. Sementara tiga bidang yang belum dikonsinyasi dengan anggaran Rp8,7 miliar itu yang disita. (ari/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top