Metro

Tahun ini Pansus Kembali Kejar Fasum dan Fasos

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menemukan ratusan pengembang perumahan belum melakukan penyerahan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) fasum-fasos DPRD Kota Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang mengatakan, dewan memberi toleransi hingga akhir tahun kepada pengembang untuk menyelesaikan penyerahan hak konsumen itu.
“Jika tidak kita akan menempu jalur hukum dengan melaporkan ke penegak hukum sebagai tindak pidana penipuan terhadap konsumen,” Ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Kamis (19/1).
Lanjut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Makasar ini mengungkapkan, pansus saat ini sementara mengumpulkan seluruh dokumen terkait perumahan di Makassar setelah itu, segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil developer dan dinas terkait. Diantaranya, Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, SKPD Kecamatan dan Dinas Penataan Ruang.
“Kita ingin agar semua developer taat asas, sudah banyak laporan yang masuk ke kami terkait perumahan yang bermasalah. Misalnya drainase yang tidak lancar, fasilitas rumah ibadah yang tidak dipenuhi, taman atau tempat bermain,” jelasnya.
Dia berharap developer bisa koperatif memenuhi panggilan dewan nanti pasalnya, pansus akan melakukan pembahasan maraton. Tahapan pemanggilan akan dilakukan berturut turt tiga kali. “Jika tidak diindahkan kita akan panggil paksa dengan melibatkan kepolisian,”ucapnya.
Penyerahan fasilitas umum itu sudah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2011 proporsional penyeranannya telah diatur sesuai luas lahan perumahan. Fasilitas untuk penghuni perumahan itu berupa jaringan air, listrik, jaringan telefon serta penerangan, sarana seperti pusat pendidikan, kesehatan, taman dan ibadah.
Sementara prasarana itu jalan, drainase, serta tempat pembuangan sampah. Pengembang juga diwajibkan menyiapkan ruang terbuka hijau, minimal 7 persen sampai 10 persen.
Ditemui terpisah Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Arief Mone membenarkan banyak developer yang belum menyerahkan fasilitas umum ke pemerintah daerah karena terkendala sertifikat.
“Pengembang terkendala sertifikat yang masih tersimpan di Badan Pertanahan Negara. Pengembang menganggap apa yang mau diserahkan sementara sertifikat ada di BPN,” ujarnya.
Ia mengaku saat ini sementara mempersiapkan konsep dengan para pengembang agar bisa dilakukan penyerahan secara kolektif. Pasalnya selama ini pengembang kesulitan melakukan pengurusan sertifikat.
“Pada dasarnya semua pengembang mau melakukan penyerahan, karena memang itu janji pengembang pada calon penghuni dan strategi pemasaran perumahannya,” tutupnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top