Headline

Ketua BPK Tanyakan Beasiswa Bidikmisi di UNM

MAKASSAR, BKM — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Dr Harry Azhar Azis menanyakan pengelolaan dana beasiswa bidikmisi yang dialokasikan di Universitas Negeri Makassar (UNM). Ia ingin, beasiswa ini tepat sasaran dan transparan.
”Waktu pertama datang tadi (kemarin), yang saya tanyakan bagaimana dana bidikmisi yang ada di UNM. Kita ingin, alokasinya tepat sasaran dan merata didapatkan anak bangsa,” kata Harry Azhar di Kampus UNM, Kamis (19/1).
Ia memberi kuliah umum di hadapan ribuan civitas akademika di Teater Ballroom lantai III Menara Phinisi UNM. Harry Azhar hadir bersama anggota Komisi X DPR RI, HM Amir Uskara.
Ketua BPK mengaku senang dan menyambut baik undangan untuk menjadi pembicara di kampus UNM. Kesempatan inipun tak disia-siakannya, dengan menjelaskan lebih dalam tentang peran BPK dalam pemeriksaan keuangan negara.
”Saya mendorong masyarakat Sulawesi Selatan untuk meningkatkan komitmen kita semua dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi. Ini harus menjadi tekad kita bersama sebagai bangsa yang besar dan berjiwa bersih,” ujarnya.
Diakui, BPK saat ini sedang mengawasi dana alokasi pendidikan. Langkah ini bertujuan agar seluruh pemuda Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang terjamin dengan bantuan pemerintah. Karena perhatian pemerintah terhadap pendidikan sangat besar. Ini terlihat dari dialokasikannya 20 persen APBN atau APBD untuk sektor pendidikan.
Rektor UNM, Prof Dr Husain Syam membenarkan jika ketua BPK menanyakan pengelolaan beasiswa bidikmisi ketika pertama kali tiba. Diapun menjelaskan bahwa tidak ada keberpihakan dalam penyalurannya. Juga menjamin dana tersebut diperoleh anak bangsa yang kurang dari segi finansial, namun tinggi di bidang keilmuan.
”Penyaluran beasiswa bidik misi di UNM dilakukan secara transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Rektor UNM.
Menurut Husain, civitas akademika UNM patut berbahagia dengan kedatangan ketua BPK RI. Karena kehadirannya bermaksud melakukan sharing agar pengelolaan keuangan dilaksanakan lebih transparan. Termasuk dalam hal pengawasannya.
”Kalau menyebut BPK, biasanya muncul ketakutan. Tapi dengan hadirnya ketua BPK, kita tidak perlu lagi takut diperiksa. Yang harus dijaga adalah bagaimana keuangan kita bisa akuntabel dan transparan,” kata Husain Syam.
Anggota Komisi XI DPR RI, HM Amir Uskara menegaskan, selama ini BPK telah banyak membantu dalam pengawasan keuangan. Khususnya belanja APBN agar bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, tidak sedikit yang mendapatkan anggaran tersebut, salah arah dalam menggunakannya.
”Semoga DPRD bisa bersinergi lagi dengan BPK dalam hal membelanjakan APBN. Juga lebih meningkatan anggaran di daerah lain,” ujar legislator Senayan asal Sulsel ini.
Saat ini, diakui Amir Uskara, semakin banyak instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangannya. Namun, hal itu tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat.
Dia kemudian mencontohkan Pemprov Sulsel yang mendapatkan opini WTP tiga tahun berturut-turut, masing-masing 2013, 2014 dan 2015. Namun, dilihat dari perkembangan indikator tingkat kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tidak selalu memiliki hubungan yang paralel. (ita/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top