Metro

Februari, PD Parkir Terapkan Smart Parking

MAKASSAR, BKM– Guna “membasmi” parkir liar di dalam Kota Makassar, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya segera menerapkan smart parking di sejumlah wilayah di Makassar. Penerapannya direncanakan Februari mendatang.

Fungsi dari smart parking adalah sistem parkir yang tidak lagi menggunakan uang tunai dan memanfaatkan smart card atau kartu yang dikeluarkan Pemerintah Kota. PD Parkir menjamin sistem ini dapat memberikan kenyamanan lebih bagi pemilik kendaraan.
Direktur Operasional PD Parkir Makassar Raya, Syafrullah menjelaskan, penerapan sistem Smart Parking menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari Bank BRI yang ditempatkan di tiap titik tempat parkir yang ada di 14 kecamatan di Kota Makassar. Hal ini kata dia, menjadi solusi atas penyelesaian praktik liar yang kerap dikeluhkan masyarakat terlebih tarif biaya parkir yang cukup mahal.
” PD Parkir telah memiliki titik lokasi Smart Parking sebagai percontohan dengan menyediakan alat EDC. Lokasi yang menjadi percontohan penerapan sistem Smart Parking di Jalan Boulevard tepatnya di Warkop Phoenam, “ujarnya.
Sejauh ini, tambah dia, pihaknya juga telah menyediakan ratusan kartu Smart Parking untuk dijual kepada masyarakat sebesar Rp100 ribu dengan isi saldo Rp80 ribu dan kartu Smart Parking Rp50 ribu dengan isi saldo Rp30 ribu. “Kartu yang dibeli masyarakat cuma satu kali, dan saldonya tetap diisi sesuai dengan pemakaian. Kita juga sudah menyediakan card smart parking yang disimpan untuk dijual di Warkop Phoenam yang menjadi percontohan nanti,” kata Syafrullah kepada BKM, Kamis (19/1).
Terkait penutupan titik parkir liar, Syafrullah menegaskan, akan melakukan penutupan seperti titik parkir yang dikeluhkan masyarakat di Jalan Mawas, samping Mall Ratu Indah.
Di lokasi itu, juru parkir liar menarik biaya parkir cukup mahal sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda dua.
“Kita sudah panggil jukir bersangkutan, dan kalau tidak hadir kita tutup lokasi parkirnya. Kalau untuk di Pasar Butung, memang tarifnya Rp5 ribu untuk kendaraan roda empat sesuai surat keputusan Pemkot Makassar. Itulah pentingnya Smart Parking,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PD Parkir, Irianto Ahmad menegaskan, pihaknya melakukan berbagai upaya menyiapkan penerapan sistem smart parking. Salah satunya adalah penataan dan pembinaan juru parkir oleh PD Parkir. Pihaknya berkomitmen untuk memberantas praktek parkir liar di Makassar. Irianto menyebutkan pihaknya bakal menggandeng camat dan juga tokoh masyarakat untuk mengawasi dan menindak juru parkir liar.
Kata Irianto, jumlah titik parkir resmi di Makassar mencapai 900 titik dengan juru parkir berjumlah 1.600 orang lebih. Ia yakin, dengan penerapan smart parking ini, pendapatan asli daerah (PAD) bisa maksimal.
Terpisah, Anto pengguna kendaraan mengaku, aktivitas para jukir di sejumlah titik jalan ataupun pusat pertokoan nampaknya cukup meresahkan. Selain jukir tidak memberikan karcis juga terkesan memaksakan kepada pengunjung. “Tidak adami lagi jukir kasih karcis kalau kita mau parkir. Apakah mereka tidak dibekali dari PD Parkir. Parahnya jukir kerap memaksa dan tidak mengedepankan pelayanan meski menggunakan rompi jukir,” kata Anto, warga Tamalate.
Ia mencontohkan, jukir yang ada di pusat pertokoan di kawasan Tamalate seperti Alfamart, Alfa midi, warung makan atau tempat umum lainnya. “Malah para jukir bertindak seperti preman. Saya kadang jengkel, meski tidak memarkir lama alias hanya bertanya di sebuah warung malah ditagih tanpa karcis. Saya menilai tindakan jukir seperti ini mesti ditertibkan,” harapnya.
Anggota DPRD Kota Makassar juga angkat bicara terkait tarif parkir yang harus sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 17/2016 tentang Pengelolaan Parkir.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir mengatakan memang ada beberapa oknum juru parkir (Jukir) yang memanfaatkan penarikan parkir yang berlebihan untuk kepentingan pribadi, bahkan mengancam dan memintaki pemilik kendaraan diluar dari retribusi sebenarnya.
“Jangankan kendaraan lain dimintaki 5.000, saya saja yang parkir di sentral disuruh bayar parkir 20.000. Saya tanya kenapa harus bayar begitu, mereka menjawab kendaraan juga bayar seperti itu,” ungkapnya.
Selain itu, parkir liar juga masih terus menganggu pengguna jalan, bahkan saat ini hampir di seluruh ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi, kota hingga dilorong parkir sudah tidak terkendalikan lagi. Peranan Dishub dan PD Parkir sangat dibutuhkan melakukan penindakan.
Hal senada dikatakan, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Bustanul. Ia menuturkan seluruh juru parkir harus bekerja sesuai perda, karena ada sanksi jika menarik retribusi diluar dari ketentuan seperti pelanggaran Pasal 9 dan 10 dalam perda yang diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50 juta. (arf-ucu/war/b)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top