Syarat Calon Ketua RT/RW Direvisi – Berita Kota Makassar
Headline

Syarat Calon Ketua RT/RW Direvisi

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akhirnya melunak. Dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Janji untuk melakukan perubahan itu diambil setelah mengumpulkan pandangan dan masukan dari masyarakat. Mereka hadir dalam rapat uji publik terhadap eksistensi perwali di Ruang Sipakalebbi Balai Kota, Selasa (17/1). Hadir anggota DPRD Makassar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi serta ketua RT dan RW dari tiap kelurahan.
Dalam revisi perwali nantinya, pemerintah kota akan menambahkan poin yang dimana persyaratan calon ketua RT dan RW. Mereka yang berusia 40 tahun ke atas dan telah memiliki pengalaman menjadi ketua RT dan RW minimal sepuluh tahun, dapat kembali mengikuti pencalonan meskipun tidak memiliki ijazah. Calon hanya memberikan pernyataan bukti atau data pengalaman.
Selain itu, calon ketua RT dan RW juga diwajibkan untuk memiliki sepuluh wajib pilih dengan bukti foto copy kartu keluarga (KK).
“Dari hasil uji publik, akan dilakukan revisi terhadap perwali dengan menambahkan poin di persyaratan,” kata Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar, Iskandar Lewa, kemarin.
Pemkot melalui Bagian Umu, juga telah mempersiapkan menyusun poin-poin untuk segera dirampungkan, agar pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW dapat tetap dilaksanakan di waktu yang telah ditentukan, yakni 26 Februari mendatang.
Anggota DPRD Kota Makassar, Rahman Pina yang hadir dalam pertemuan kemarin, menyatakan sangat mendukung kebijakan pemkot yang menggelar uji publik sebagai bentuk mengedepankan demokrasi.
Hanya saja, legislator Partai Golkar Makassar itu menyinggung tidak adilnya kebebasan berpolitik bagi masyarakat. Sebab sampai saat ini masih ada direksi perusda yang aktif sebagai pengurus partai politik, namun tetap bertahan. Sedangkan untuk calon ketua RT dan RW sama sekali tidak diberikan kesempatan ikut dalam pemilihan jika masih aktif sebagai pengurus partai.
“Jangan batasi hak demokrasi warga untuk menjadi tokoh di lingkunganya. Calon ketua RT dan RW yang aktif sebagai pengurus parpol dilarang ikut. Tetapi kenapa direksi perusda yang aktif sebagai pengurus parpol tetap dibiarkan,” cetus Rahman Pina.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memastikan pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW tetap berjalan sesuai rencana. Namun, sebelumnya ia akan merevisi perwali terkait persyaratan calon ketua RT dan RW.
“Merevisi perwali bukan barang haram. Revisi perwali demi menjadikan kota ini lebih baik untuk rakyat dan indahnya demokrasi,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Makassar, Mesyakh Raimon Rantepadang berpandangan, apa yang tertuang dalam perwali sudah tepat. Termasuk poin bahwa calon ketua RT/RW tidak boleh berasal dari kalangan atau pengurus partai politik (parpol) tertentu, yang ditolak beberapa legislator.
“Saya kira sudah tepat kalau ketua RT dan RW tidak boleh ada dalam struktur kepengurusan parpol. Termasuk rangkap jabatan dalam sebuah organisasi,” kata Mesyakh Raimon, kemarin.
Ketua Fraksi PDIP kemudian mengutip Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Seorang ketua RT/RW memang tidak boleh menjadi pengurus dalam parpol manapun. Selain itu, selaku orang yang bertanggung jawab merukunkan warga setempat, ketua RT/RW tidak boleh masuk dalam pusaran kepentingan.
“Sementara jika ada RT/RW yang bertatus pengurus dalam satu parpol, itu akan berpotensi memihak kepada salah satu kepentingan. Warga bukannya dirukunkan. Tapi bisa saja terpecah,” ujarnya.
Bukan hanya itu. Ketua RT/RW yang jangkauan lebih dekat dengan warga, akan mudah disusupi oleh berbagai kepentingan politik.
“Inilah alasan mengapa RT/RW tidak boleh dari kalangan politisi. Sementara kepala daerah, seperti wali kota dimungkinkan berasal dari partai. Karena kepala daerah yang berpartai tidak bisa secara langsung mempengaruhi masyarakat karena jaraknya jauh. Sementara RT/RW dekat dengan masyarakat,” jelasnya memberi argumen. (arf-ita/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top