Metro

Syahrul Gerah Disoroti

BKM/RAHMA AMRI UNTIA--Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan penggunaan PPN Untia dihadapan Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan anggota dewan lainnya di gedung PPN Untia, Selasa (17/1).

MAKASSAR, BKM — pasca diresmikan Presiden RI, Joko Widodo, 26 November lalu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia belum beroperasi secara normal.

Kawasan itu masih sepi. Hanya sesekali digunakan, itupun dalam skala sangat kecil ketika Pelabuhan Paotere cukup ramai. Kondisi itu sempat menjadi sorotan masyarakat.
Gerah dengan persoalan itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo memboyong Ketua DPRD Sulsel, HM Roem dan anggota Komis B DPRD Sulsel berkunjung ke sana untuk melihat kondisi di PPN Untia.
Syahrul mengakui, memang secara umum masih ada sejumlah fasilitas yang perlu dihadirkan disana. Namun secara perlahan semua akan dilengkapi. Fasilitas yang dimaksud mulai dari coldstorage atau tempat penyimpanan ikan segar, pabrik serabut es, Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan akses jalan masih kurang memadai.
“Tetap akan kami siapkan, tapi itu berproses,” kata Syahrul, Selasa (17/1).
Terkait sarana jalan menuju pelabuhan yang cukup rusak, Syahrul menjelaskan, jalan sepanjang 11 Km dari jalan tol akan segera diperbaiki. Hal ini juga yang menjadi catatan penting dari presiden saat melakukan peresmian.
“Ini tahun saya dengan wali kota untuk memproses jalan yang ada di sini, agar bisa tersambung dengan baik. Kita berharap tahun ini sudah beroperasi dengan baik, tinggal bagaimana pengisian minyak yang harus kita buat,” jelasnya.
Syahrul juga berjanji akan menindak jika ada pungutan liar yang terjadi di PPN Untia ini. Bahkan tim Saber Pungli akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di pelabuhan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai hal dalam rangka operasional PPN Untia. Mulai dari mengeluarkan izin untuk pakal-kapal yang bisa berlabuh, yaitu kapal diatas 30 GT.
“Beberapa staf administrasi PP Untia standby tiap hari untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Meski belum reguler dan dalam jumlah kecil, aktifitas bongkar muat distributor dan nelayan ikan bandeng dari Pangkep sudah berjalan,” katanya.
Diakuinya, untuk operasional secara sempurna, PPN Untia masih butuh sampai tahun 2018. Karena itu, dirinya meminta dukungan dari DPD Sulsel dan kelompok nelayan dalam rangka melengkapi fasilitas dan sarana pendukung bongkar muat.
Bahkan beberapa suplier perusahaan es sudah menawarkan dukungan es kristal. Saat ini, ototritas PPN Untia sudah memfasilitasi dan menjajaki peluang kerjasama pengusaha dengan pertamina penyiapan SPDN Nelayan untuk jual BBM/solar dan bensin.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem meminta agar pelabuhan tersebut segera difungsikan. Tak perlu menunggu waktu, sampai semua fasilitas tersedia dengan lengkap. “Sudah bisa difungsikan oleh nelayan, apalagi mereka sudah punya jaringan untuk pengumpul dan pabrikan es batunya. Apalagi ini sudah lama diselesaikan pengerjaannya,” ucapnya, usai melakukan peninjaun.(rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top