Sekkot Dinilai Tidak Koordianai Wali Kota – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Sekkot Dinilai Tidak Koordianai Wali Kota

PERIKSA -- Pelapor kasus penghinaan dr Yamin saat di BAP penyidik di Mapolresta Parepare, Selasa (17/1)

PAREPARE, BKM — Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam dan Komisi II memanggil Plt Direktur RSUD Andi Makkasau, dr Muh Yamin untuk menjelaskan masalah kekurangan obat yang terjadi di rumah sakit.
Surat panggilan diterima Sekkot yang juga Ketua Dewas RSUD Mustafa Mappangara tidak meneruskan surat tersebut ke Wali Kota selaku owner RSUD Andi Makkasau.
Sebab akibat dari surat yang diteken Sekkot dan kepentingan proyek onkum Dewas menjadi masalah mencuat dan meledak sehingga berbuntut proses hukum. Hal ini tidak perlu terjadi seandainya Sekkot melakukan koordinasi degan Wali Kota selaku owner perihal panggilan tersebut.
Surat yang ditanda tangani Sekkot bernomor :005/17/umum, prihal undangan tertanggal, 6 Januari 2017, mengundang Dewas dan Direktur RSUD Andi Makkasau, untuk hadir pukul, 09.00 Wita, surat itu sehari dibuat langsung rapat di ruang komisi II DPRD Kota Parepare.
Terkait masalah kunker Komisi II DPRD pada tanggal 21 Desember 2018 serta surat BPJS kesehatan nomor. 10.16/ix/04/2016 tertanggal 23 Desember 2016 prihal klarifikasi pernyataan pada media harian local Parepos.
Disini rancunya, dimana mestinya Sekda menyampaikan ke wali kota terlebih dahulu selaku owner, karena menyangkut masalah RSUD Andi Makkasau.
Namun Sekkot Mustafa Mappangara mengatakan, tidak semuanya undangan DPRD harus diketahui Wali Kota. Cukup Sekkot yang mengundang para SKPD yang dibutuhkan DPRD untuk klarifikasi. ”Biar tidak diketahui pak wali, karena ini masalah klarifikasi yang diminta DPRD,”ujar Sekkot di ruang kerjanya beberapa hari lalu.
Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menyayangkan masalah di Pemkot tidak diketahui wali Kota. Apalagi masalah manajemen RSUD dimana Wali Kota sebagai owner.
”Beginilah kalau kurang koordinasi yang akhirnya menjadi masalah yang semestinya tidak boleh terjadi, ini menjadi bahan evaluasi pemerintahan,”terangnya.
Terpisah, Ketua Forum LSM, AS Oedin, saat dikonfirmasi, di PN Parepare, mengatakan, keganjilan terjadi karena adanya miskomunikasi antar Sekkot dan Wali Kota. Apalagi sebelumnya Wali Kota sudah membahas masalah ini di internal RSUD yang menghadirkan pihak manajemen dengan Dewas.
”Kalau ada masalah internal maka yang berhak memutuskan adalah Wali Kota bukan Dewas atau direktur,””terang Oedin. (smr/C)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top