Gojentakmapan

Salam Mulai Benahi Diknas Gowa

GOWA, BKM — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Dr Salam mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya akan segera memetakan Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pemetaan Pendidikan Dasar (PKPSPPD) untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada jenjang pendidikan dasar (Dikdas).
Langkah ini bertujuan memberikan ciri sebagai kabupaten pendidikan yang telah dicanangkan Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan beberapa waktu lalu. ”Ini kan misi utama kita bagaimana memberikan ciri Gowa sebagai kabupaten pendidikan. Oleh karena itu langkah awal kami adalah memetakan penerapan standar pada jenjang pendidikan dasar untuk memenuhi SPM tadi. Karena disitu tagihannya,” kata Salam.
Menurut Salam, ada 27 indikator sebuah kabupaten yang dianggap telah memenuhi SPMnya. Antara lain, soal jarak antara sekolah misalnya. Untuk sekolah SD, SPM-nya 3 kilometer antara sekolah dengan sekolah lainnya. Jika jaraknya lebih dari 3 kilometer maka hal tersebut tidak masuk dalam kategori SPM.
”Jika jaraknya kurang dari 3 kilometer maka itu masuk dalam kategori Standar Nasional Pendidikan (SPN),” jelasnya.
Indikator lain adalah soal tugas pokok pengawas. Setiap kunjungan pengawas ke sekolah binaannya, SPNnya harus tiga jam. Artinya, jika seorang pengawas kunjungannya kurang dari 3 jam di sekolah binaannya maka dianggap SPMnya tidak terpenuhi.
Terkait dengan program SKTB (Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan) ditingkat SMA dan SMK yang pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi sejak 1 Januari lalu, Salam mengaku memberikan tantangan tersendiri bagi pihaknya.
Apalagi, kata dia, Pemkab Gowa telah melakukan kerjasama dengan lebih dari 21 Perguruan Tinggi (PT) ternama baik negeri maupun swasta di tanah air. ”Jujur saja, ini tantangan bagi kami dengan beralihnya pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi. Namun saya akan mencoba meyakinkan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas pendidikan untuk tetap bisa melanjutkan program SKTB. Jika ini bisa kita lakukan, maka tentu biasnya menyentuh semua kabupaten dan kota di Sulsel,” ujar Salam.
Demikian juga soal pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK. Menurut mantan dosen UNM ini, kalau secara regulasi dan akademik maka otomatis pihaknya tidak bisa lagi menerapkan sistem tersebut. Karena pengelolaannya sudah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
”Memang regulasinya saya belum lihat apakah pendidikan gratis ini di Gowa tetap masih berlaku atau tidak. Apalagi ada kebijakan baru dari kementerian pendidikan dan kebudayaan yang membolehkan sekolah memungut dari orangtua siswa. Jangankan pendidikan gratis, gaji untuk guru SMA dan SMK saja sudah beralih ke provinsi,” jelasnya. (sar/mir)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top